Perlawanan Menghadapi Keserakahan Kolonialist

A.    PERLAWANAN GOA

          Perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap kolonial Belanda pada tahun 1825 sampai 1830  sangat terkait dengan nama suatu tempat, yaitu Goa Selarong. Goa Selarong merupakan tempat dimana pasukan Diponegoro dan para pengikutnya melarikan diri dari Belanda, selain sebagai persembunyian tempat ini juga dijadikan markas bagi pasukan Diponegoro.

          Goa Selarong adalah saksi sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro dan laskarnya yang digunakan sebagai markas gerilya melawan penjajahan Belanda. Dari area goa inilah Pangeran Diponegoro menyusun taktik dan berdiskusi dengan para pengikutnya dalam upaya melakukan serangan kepada Belanda. Selama bermarkas di Goa Selarong, laskar Pangeran Diponegoro telah diserang tiga kali oleh Belanda, yaitu pada tanggal 25 Juli, 3 Oktober, dan 4 Oktober 1825. Peperangan yang terjadi antara Laskar Pangeran Diponegoro dan Belanda itu dikenal dengan nama Perang Jawa yang berlangsung selama lima tahun, yaitu pada tahun 1825 - 1830.

B.  Goa Selarong

            Goa Selarong terletak di Dukuh Kembang Putihan, Kelurahan Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Goa Selarong ini letaknya kurang lebih 5 km sebelah Barat Laut kota Bantul. Sebelum bernama Goa Selarong goa ini bernama Goa Secang, hal ini disebabkan dahulu dipergunakan Kyai Secang untuk bertapa. Kemudian bernama Goa Selarong sebab berasal dari kata sila-rong. Pada waktu itu Pangeran Diponegoro bersemedi maupun mengatur strategi perang, beliau sila (bersila) di dalam goa, yang artinya bersila di goa. Goa Selarong jumlahnya ada dua yaitu Goa Kakung dan Goa Putri.

            Goa Kakung berukuran 3 × 2 × 1,5 m. Goa Kakung ini merupakan tempat persembunyian dan mengatur strategi perang bagi Pangeran Diponegoro sewaktu Selarong  menjadi markas besar pasukan Diponegoro melawan Belanda. Goa yang kedua adalah Goa Putri, letaknya kira-kira 100 m sebelah kiri Goa Kakung. Goa Putri itu lebih luas dan panjang jika dibandingkan dengan Goa Kakung. Ukurannya 12 × 10 × 1,5 m.

            Pada masa perlawanan Pangeran Diponegoro, Goa Putri dipergunakan sebagai tempat persembunyian para putri dan istri pemimpin pasukan Diponegoro. Goa Selarong letaknya di atas perbukitan padas sehingga sangat strategis dan menguntungkan untuk pertahanan serta mengatur strategi perang. Hal tersebut tentu saja merupakan modal yang sangat penting untuk mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah Belanda. Di Goa Selarong ini dulu banyak diketemukan senjata yang pernah dipergunakan para prajurit pasukan Diponegoro seperti keris, tombak, pedang dan sebagainya. Sekarang senjata-senjata tersebut disimpan di Museum Monumen Pangeran Diponegoro Tegalrejo.

            Pada waktu dilaksanakan peringatan 100 tahun meninggalnya Pangeran Diponegoro tanggal 8 Januari 1995, Goa Selarong mulai dipagar oleh pemerintah. Adapun gunanya adalah untuk mengenang peristiwa bersejarah dan perjuangan Pangeran Diponegoro beserta rakyat melawan penjajah Belanda, memberikan informasi dan pengetahuan pada masyarakat tentang perjuangan Pangeran Diponegoro dan untuk obyek wisata. Atas dasar pengertian tersebut maka dengan dipugarnya Goa Selarong diharapkan supaya generasi muda dan masyarakat lebih mengenal dan menghayati perjuangan untuk dilestarikan dan sebagai sumber daya spiritual bagi pembangunan nasional

C.   Uraian Tentang Peristiwa Sejarah

            Sebagai kita ketahui bahwa pada permulaan abad ke-19 pengaruh Belanda pada Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta makin kuat. Pada masa pemerintahan Deandels terdapat usaha mencampuri urusan tatacara di Kraton. Misalnya, Deandels menghendaki persamaan derajat dengan Sunan atau Sultan pada waktu upacara kunjungan resmi yang diadakan di kraton. Dalam upacara tersebut pembesar Belanda supaya diijinkan duduk sejajar dengan Raja dan sajian sirih supaya dihapus. Raffles meneruskan usaha yang sama terhadap kehidupan kraton. Keadaan yang demikian  menimbulkan rasa kecewa dan tidak senang diantara golongan bangsawan. Mereka menganggap bahwa martabat kerajaan menjadi merosot akibat tindakan Belanda tersebut. Tambahan lagi setelah kebiasaan minum-minuman keras beredar di kalangan bangsawan atau rakyat umum. Kekecewaan dan kekhawatiran di kalangan golongan alim ulama di kraton makin meningkat. Kebiasaan yang timbul dari pergaulan dengan orang barat semacam ini dianggap membahayakan kehidupan agama Sultan dimana golongan alim ulama tidak lagi dipandang sebagai Khalifah.

            Sebelum Pangeran Diponegoro mengangkat senjata melawan Belanda situasi kraton selalu kacau akibat penggantian tahta dari Sultan Sepuh dengan Sultan Raja kemudian kembali lagi ketangan Sultan Sepuh. Timbullah intrik-intrik di dalam kraton yang dilakukan oleh masing-masing pendukung sultan tersebut.

Kasus pengangkatan Wali Sultan Hamengku Buwono V sempat pula menimbulkan perselisihan di kalangan kraton. Disamping itu masih ditambah pula kasus persekutuan jahat antara Residen Belanda di Yogyakarta De Salis maupun penggantinya Smissaert dengan Patih Danurejo IV dan Raden Tumenggung Secodiningrat yang bermaksud menyingkirkan Pangeran Diponegoro dan merongrong kekuasaan Sultan. Hal itu tampak jelas dalam masalah perwalian sultan. Pangeran Diponegoro selalu dikesampingkan dengan cara tidak pernah diajak memecahkan persoalan-persoalan kraton.

            Kecuali itu legitimasi Belanda terhadap Patih Danurejo menyebabkan Ia berpengaruh besar atas sultan. Hal ini terbukti waktu menetapkan pajak-pajak bara dengan alasan menutup kas kerajaan. Padahal masalah tersebut ditentang keras oleh Pangeran Diponegoro. Pertentangan intern bangsawan maupun antara golongan masyarakat mengundang intervensi Belanda. Maka timbullah kelompok pro dan kontra terhadap kekuasaan penjajah baik dikalangan penguasa bangsawan maupun rakyat.

            Padahal kehidupan rakyat benar-benar resah dan menderita akibat sistem ekonomi koloni maupun pungutan berbagai pajak, rodi serta paksaan-paksaan lainnya. Keadaan tersebut menyebabkan rakyat mengharap datangnya semacam mesias atau ratu adil yang membebaskan mereka dari penderitaan dengan pemimpin kearah perbaikan, rakyat melihat Pangeran Diponegoro sebagai ratu adil sehingga mendengar beliau melawan Belanda, rakyat spontan bangkit serentak mengikuti pemimpinnya. Lebih-lebih lagi ajakan dari para ulama mendapat sambutan karena tekanan hidup, sikap anti terhadap kekuasaan asing serta terdorong oleh keyakinan agama. Ikatan tradisional dalam masyarakat untuk ketaatan pada atasan dan pemimpin agama menjadi faktor terpenuhinya sikap tersebut.

            Kebencian meningkat menjadi kemarahan ketika Belanda mencoba membuat jalan melalui tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa meminta ijin atau membicarakan dahulu dengan beliau. Sebelum jalan mulai dikerjakan dipasang tonggak-tonggak. Oleh orang-orang suruhan Pangeran Diponegoro tonggak-tonggak tadi dicabuti, tindakan ini membuat Belanda marah.

            Kemudian Belanda mengutus Pangeran Mangkubumi memanggil Pangeran Diponegoro untuk datang ke kraton. Akan tetapi Pangeran Mangkubumi sendiri tidak mau kembali ke kraton. Belanda mengutus lagi pangeran yang lain untuk memanggil Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi untuk datang ke kraton. Akan tetapi sebelum utusan tersebut kembali, Belanda telah datang ke Tegalrejo membakar dan menembaki rumah Pangeran Diponegoro. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 20 Juli 1825. Kemudian Pangeran Diponegoro serta Pangeran Mangkubumi dan keluarganya meloloskan diri naik kuda dengan merusak pagar tembok yang terletak disebelah barat pendopo Tegalrejo menuju Selarong. Dengan demikian mulailah perlawanan Pangeran Diponegoro pada tanggal 20 Juli 1825.

            Pangeran Diponegoro menjadikan Selarong sebagai pusat perjuangan dan mengatur siasat perlawanan. Pengikutnya makin bertambah banyak. Para bangsawan, rakyat berduyun-duyun datang ke Selarong untuk menggabungkan diri. Kyai Mojo seorang ulama terkenal dari Surakarta juga menggabungkan diri. Demikian juga Basah Sentot Prawirodirjo ikut membantu perlawanan Diponegoro terhadap Belanda. Semboyan perang Sabil dikumandangkan ke segenap pengikutnya baik yang ada di Selarong maupun yang ada di daerah lain. Bahkan seorang Kyai bernama Hasan Basri diutus Pangeran Diponegoro untuk mengabarkan Perang Sabil di daerah Kedu.

            Pangeran Adinegoro adik Pangeran Diponegoro yang ada di Yogyakarta menyusul ke Selarong dengan membawa 200 prajurit sebagai bantuan. Di Selarong inilah Pangeran Diponegoro membagi tugas untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pangeran Adinegoro diangkat sebagai Patih dengan gelar Pangeran Suryongiogo, kemudian Pangeran Suryongiogo ini ditugaskan mengadakan perlawanan terhadap Belanda di daerah sekitar Yogyakarta. Pangeran Ontowiryo dengan di dampingi Tumenggung Dani Kusumo diberi tugas melakukan perlawanan di daerah Bagelen. Perlu diketahui bahwa Pangeran Ontowiryo ini adalah putra Pangeran Diponegoro yang kemudian bergelar juga Pangeran Diponegoro. Pangeran Adiwinoto didampingi Tumenggung Joyomustopo ditugaskan memimpin perlawanan di daerah Kowanu. Pangeran Adisuryo dan Pangeran Sumonegoro ditugaskan mengadakan perlawanan di daerah Kulonprogo. Sedangkan di daerah sebelah utara Yogyakarta pimpinan perlawanan diserahkan kepada Pangeran Joyokusumo dan Tumenggung Surodilogo. Pimpinan perlawanan di daerah Yogyakarta bagian timur diserahkan kepada Tumenggung Suryonegoro dan Suronegoro, Somodinigrat serta Joyowinoto.

            Pertahanan markas besar Selarong dan sekitarnya diserahkan kepada Pangeran Joyonegoro, Pangeran Suryodiningrat dan Pangeran Joyowinoto. Adapun perlawanan di Gunungkidul dipimpin oleh Pangeran Singosari dan Pangeran Warsokusumo. Perlawanan di daerah Pajang di serahkan kepada Tumenggung Mertoloyo Wiryokusumo, Surdorejo. Perlawanan di daerah Sukowati dipimin oleh Kartodirjo. Sedangkan Bupati Mangunegoro memimpin perlawanan di daerah Madiun, Magetan, Kediri dan sekitarnya.

            Insiden Teglrejo dengan cepat sampai ke Batavia. Gubernur Jendral Van Den Capellen menugaskan Jendral De Kock untuk mengatasi perlawanan Diponegoro. Jenderal De Kock tiba di Semarang pada tanggal 29 Juli 1825 dan tiba di keraton Surakarta tanggal 30 Juli 1825. Sri Sultan Paku Buwono bersedia membantu Jenderal De Kock untuk memadamkan perlawanan Pangeran Diponegoro.

            Untuk memadamkan perlawanan Pangeran Diponegoro di sekitar Yogyakarta Belanda mendatangkan pasukan dari Semarang. Sesampainya di desa Logorok bala bantuan yang dipimpin Kapten Keemsius diserang oleh pasukan Pangeran Dionegoro di bawah pimpinan Mulyosentiko. Sebagian besar pasukan Belanda yang berjumlah 200 orang meninggal, senjatanya dirampas beserta uang 50.000 Gulden yang akan disampaikan kepada Residen Yogyakarta. Barang rampasan ini kemudian dibawa ke Selarong. Kemenangan pasukan Pangeran Diponegoro ini terjadi pada akhir Juli 1825.

            Mendengar kemenangan pasukan Pangeran Diponegoro di Logorok membuat rakyat makin bersemangat menentang Belanda. Keluarga Keraton Yogyakarta menjadi ketakutan lalu berlindung di dalam benteng Belanda. Banyak alim ulama keraton meninggalkan keraton danikut berjuang dengan pasukan Pangeran Diponegoro.

            Belanda berusaha untuk mengadakan serangan balasan. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal De Kock mengadakan serangan besar-besaran ke markas besar Selarong. Serangan besar-besaran ke Selarong ini dilaksanakan pada tanggal 2 dan 4 Oktober 1825, namun Selarong sudah kosong ditinggalkan oleh Pangeran Diponegoro. Setiap kali Selarong di serang Belanda, Pangeran Diponegoro dan pengikutnya bersembunyi di Goa Selarong. Begitu Belanda meninggalkan Selarong maka Pangeran Diponegoro kembali lagi ke Selarong. Hal ini disebabkan Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya dan sedapat mungkin menghindari perang besar-besaran. Demikianlah sampai beberapa kali Belanda selalu gagal untuk menangkap dan mengalahkan Pangeran Diponegoro.

            Oleh karena markas besar Selarong tidak aman lagi, maka Pangeran Diponegoro memindahkan markas besarnya ke Dekso. Meskipun Pangeran Diponegoro masih menggunakan Selarong sebagai benteng pertahanan. Pernah Selarong diseran dan diduduki oleh pasukan Mangkunegara. Akan tetapi ini tidak lama sebab pada tanggal 4 Agustus 1826 Selatong berhasil direbut oleh pasukan Pinilih dan pasukan Mulkyo.

D. Penyerangan Belanda Terhadap Selarong

            Selama Pangeran Diponegoro bermarkas di Selarong mendapat serangan dari pasukan Belanda sebanyak 3 kali :

Pertama :

Tanggal 25 Juli 1825 oleh pasukan yang dipimpin Kapten Bouwens. Serangan ini merupakan balasan terhadap penyergapan yang terjadi di desa Logorok dekat desa Pisangan. Serangan ini tidak membawa hasil karena Selarong di kosongkan.

Kedua :

Pada akhir September, serangan besar-besaran dari pasukan Belanda ini yang dipimpin oleh Mayor Sellewijn dan Letnan Achanbach. Di samping itu dibantu oleh pasukan-pasukan Jawa dan Madura yang dipimpin oleh Panembahan Sumenep, Pangeran Purbaya, Pangeran Harya Mataram, Pangeran Suryadinigrat, Pangeran Suryaningprang dan lain-lain. Sampai di Selarong ternyata Selarong telah dikosongkan. Setelah tahu kosong, maka tempat tersebut ditinggalkan oleh Belanda. Pada hari berikutnya, tanggal 3 Oktober 1825, Pangeran Diponegoro dan pasukannya muncul lagi di Selarong.

Ketiga :

Serangan ketiga tanggal 4 Oktober setelah pimpinan pasukan Belanda diberitahu kalau Pangeran Diponegoro kembali ke Selarong. Akan tetapi, serangan Belanda ini juga tidak berhasil, gagal, karena ketika Belanda menyerang ke Selarong, ternyata telah dikosongkan oleh Pangeran Diponegoro dan pasukannya yang telah mundur kembali ke Yogyakarta.

            Pangeran Diponegoro melaksanakan siasat perang gerilya, tidak melakukan secara frontal. Jika Belnada ke Selarong, Selarong dikosongkan, jika Belanda pergi Pangeran Diponegoro ke Selarong lagi. Jika Belanda menyerang, Pangeran Diponegoro bersembunyi. Persembunyiannya di goa-goa pegunungan sebelah barat desa Selarong di sebelah barat Sungai Bedog. Pimpinan pasukan Belanda tidak mengetahui tempat persembunyian itu.                                  

E.     RAKYAT RIAU ANGKAT SENJATA

Jumat, 10 Agustus 2001 Hanya Angkat Senjata yang Belum Dilakukan.  MESKIPUN tuntutan masyarakat Riau terhadap perpanjangan kontrak bagi   hasil dari perpanjangan pengelolaan ladang minyak Blok Coastal Plain   Pekanbaru (CPP) dipenuhi dengan berbagai variasi, hak-hak daerah ini   untuk mendapatkan kekayaan alamnya itu masih mengandung berbagai   pertanyaan. Sejauh mana komitmen dari pengelolaan Blok CPP dapat   diwujudkan, masih memerlukan pembuktian. Belum lagi berkaitan dengan   bagaimana pengelolaan ladang-ladang minyak yang lain, yang malahan   lebih potensial dibandingkan Blok CPP.

  

   Sebaliknya, dipenuhinya tuntutan masyarakat Riau sehingga mereka yang   sebelumnya menolak perpanjangan kontrak satu tahun antara Pertamina   dan PT Caltex Pacific Indonesia (CPI), dapat menerima kebijakan   tersebut, harus sama-sama dihargai. Sikap menambah butir kontrak bagi   hasil bagi sebuah perjanjian yang sudah ditandatangani dalam bisnis   internasional semacam pengelolaan Blok CPP, demi memikirkan keutuhan bersama terutama hubungan pusat-daerah yang sekaligus menyangkut keamanan regional, tentulah patut dicatat secara khusus.

  

   Seperti diketahui, perpanjangan kontrak bagi hasil untuk mengelola   ladang minyak Blok Costal Plain Pekanbaru (CPP) antara Pertamina dan   PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) ditolak berbagai komponen masyarakat   di Riau. Pasalnya, perpanjangan kontrak ini tidak mencantumkan tentang   kompensasi yang diharapkan dalam masa perpanjangan kontrak setahun   tersebut yakni pendapatan Riau sebesar 30 persen dari keuntungan   bersih atau senilai 27 juta dollar AS. Selain itu tidak dinyatakan tentang penempatan tenaga lokal dalam pengelolaan Blok CPP.

  

   Akibat tidak aspiratif tersebut, Presiden Megawati Soekarnoputri diberi waktu 3 x 24 jam untuk meninjau kembali persetujuannya terhadap   perpanjangan kontrak bagi hasil di Blok CPP itu. Jika tidak dilakukan, aktivitas Blok CPP segera diblokir. Untuk aksi tersebut, Drs Al azhar MA yang juga Ketua Badan Pekerja Kongres Rakyat Riau II dengan tujuan  mencapai Riau merdeka secara damai, ditugaskan untuk membentuk Aksi  Riau untuk Kuasai (Aruk) Blok CPP yang memblokir ladang minyak itu tanggal 9 Agustus 2001.

  

   Aksi yang menyebabkan Riau dalam siaga satu bahkan sampai mendatangkan bantuan keamanan dari Polda Sumbar dan Sumut, urung dilaksanakan.Batas ultimatum 3 x 24 jam itu dijawab dengan kesepakatan hitam di atas putih di antara pihak-pihak yang terkait dengan Blok CPP seperti CPI, Pertamina, dan delegasi Riau. Kompensasi senilai Rp 27 juta dollar AS dituangkan dalam berbagai hal seperti penyiapan pengelolaan Blok CPP oleh Riau, pengembangan masyarakat, dan biaya operasional   Blok CPP.

  

   BLOK CPP merupakan salah satu ladang minyak di Riau yang terletak sekitar 175 kilometer dari Pekanbaru. Produksinya bisa mencapai 70.000 barrel per hari atau tidak sampai 10 persen dari produksi minyak yang dikelola CPI di Riau yang mencapai 750.000 barrel per hari. Artinya, masih banyak ladang minyak lain yang bahkan memiliki hasil lebih  besar.

  

   "Ladang-ladang minyak selain Blok CPP pun akan diupayakan dikelola oleh Riau sebagaimana halnya Blok CPP," kata Ketua Badan Pekerja (BP) Kongres Rakyat Riau (KRR) II, Al azhar. Ini sejalan dengan amanat KRR  II yang dilaksanakan awal tahun 2000 tersebut yang menyebutkan bahwa kekayaan alam Riau untuk menyejahterakan rakyat Riau. KRR II itu sendiri juga menugaskan agar BP KRR II mencapai Riau merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara damai.

  

   Kalau baru Blok CPP yang menghebohkan, hal itu harus dapat dipahami bahwa baru di ladang minyak itu saja yang masa kontrak bagi hasilnya berakhir dalam waktu dekat. Masa akhir kontrak kerja di ladang-ladang minyak lain masih lama, bahkan ada yang masih 20 tahun lagi. Kontrak kerja bagi hasil Blok Rokan misalnya, akan berakhir di atas tahun 2010.

      Mulai digarap sejak sebelum Perang Dunia II, untuk memperoleh hasil minyak termasuk pengelolaan ladang minyak Blok Costal Plain Pekanbaru (CPP), sudah dilakukan masyarakat Riau dengan cara demokratis dan santun. Dilaksanakan berkali-kali dengan berbagai pendekatan yang dapat ditelesuri sejak tahun 1950-an, ternyata hanya angkat senjata saja yang belum dilakukan masyarakat Riau untuk memperoleh hasil  minyak sekaligus mengelola ladang minyak di daerahnya sendiri. Ini juga terjadi dalam memperjuangkan hak-hak dari kekayaan alam Riau yang lain termasuk tanah.

      Khusus perjuangan mengenai minyak, misalnya, pada tahun 1959, setelah Provinsi Riau terbentuk-terpisah dari Provinsi Sumatera Tengah yang berpusat di Bukittinggi-suara itu dikumandangkan oleh Badan Penasihat  Gubernur Riau melalui pidato anggota lembaga tersebut, DM Yanur. Ini diungkapkan dalam Konferensi Daerah (Konferda) yang dihadiri Menteri Dalam Negeri waktu itu, Sanusi Hardjadinata. Hal serupa juga dilakukan  pada tahun 1970, ketika Riau dipimpin Arifin Ahmad (almarhum).

      Paling baru, memang perjuangan untuk memperoleh pengelolaan Blok CPP yang masa kontrak bagi hasilnya berakhir pada 8 Agustus 2001 ini.  Berbagai komponen masyarakat, termasuk pihak eksekutif dan legislatif, membentuk tim memperjuangkan hal itu. Berkali-kali mereka mendatangai pemerintah pusat yang ternyata tidak direspon dengan baik.

      Berbagai sistem pengelolaan yang diinginkan sejumlah komponen masyarakat Riau, justru menjadi alasan pemerintah pusat untuk tidak memberikan apa-apa dari perpanjangan kontrak Blok CPP. Ini justru menimbulkan kelucuan dan sikap yang tidak tahu menghargai demokrasi karena pemerintah pusat lebih mengutamakan teknik, bukan esensi persoalan. Hal pokok yang dituntut oleh berbagai komponen di Riau adalah bagaimana pengelolaan Blok CPP itu berada di tangan Riau, sementara tekniknya yang antara lain menyangkut dengan persentase dan sebagainya itu, hanyalah merupakan suatu elemen yang dapat diubah dan  ditukar tambah.

      "SELAMA ini masyarakat Riau sangat kooperatif dalam berbagai hal, termasuk dalam memperjuangkan hal-hak Riau terhadap minyak seperti  juga yang diperlihatkan dalam memperoleh hak mengelola Blok CPP itu,"  kata Ketua DPRD Riau, drh Chaidir MM. Seperti juga Gubernur Saleh  Djasit SH, Chaidir mengharapkan agar perjuangan memperoleh hak dari minyak beserta pengelolaannya tidak dilakukan secara anarki, apa lagi  sampai mengangkat senjata.

      Persoalannya, ujar Saleh, tindakan anarki akan menyebabkan daerah Riau yang selama ini relatif aman, akan dicap sebagai daerah yang kacau. Dengan demikian, tentu saja hal itu berdampak pada penanaman modal  atau usaha lain. "Kalau Riau tidak aman, pihak mana pula yang dapat diharapkan menanamkan investasinya ke daerah ini. Investor yang ada bisa-bisa kabur dari Riau, padahal usaha mereka lebih besar dari usaha minyak," kata Saleh.

      Perkataan orang nomor satu di Riau itu, barangkali tidak ada salahnya. Selain CPI dengan usahanya sebagai penambang minyak utama di Riau bahkan di Indonesia, berbagai perusahaan bercokol di provinsi tanah  Melayu ini. Ada kilang minyak Puteri Tujuh di Dumai yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak (BBM) cukup signifikan bagi penyediaan BBM nasional.

      Daerah ini bahkan memiliki dua pabrik kertas yakni PT Indah Kiat Pulp and Paper dan PT Riau Andalan Pulp and Paper. Belum lagi perusahaan kayu semacam plywood yang menggiurkan. Jika ditambah dengan usaha-usaha di Batam, berbagai industri di Provinsi Riau, memperlihatkan wajah yang begitu cemerlang. Kekayaan alamnya yang menyimpan apa saja termasuk emas dan batu bara, ditambah kondisi  geografisnya di tengah pelayaran internasional, membuat wajah provinsi ini amat berseri-seri.

      KEKAYAAN alam itulah yang menjadi salah satu modal bagi daerah ini untuk membentuk provinsi tersendiri, berpisah dari Sumatera Tengah. Setelah Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 ditandatangani  Presiden Soekarno di Denpasar tanggal 9 Agustus 1957 yang kini dikenang sebagai hari lahir Provinsi Riau, kekayaan alam itu  diharapkan dapat mengangkat masyarakat Riau dari berbagai ketertinggalan. Modal besar lain sistem kemasyarakatannya dengan pilar utama kebudayaan Melayu yang membedakannya dengan Sumatera Barat atau pusat dari Sumatera Tengah.

  

   Sejak awal tahun 1950-an, produksi minyak mentah yang dikeruk di Riau sudah memperlihatkan hasil yang hampir bisa dikatakan spetakuler. Pada tahun 1952, produksi minyak Riau baru 15.000 barrel per hari, melonjak drastis menjadi 43.000 barrel per hari pada tahun 1954. Hanya satu tahun kemudian, produksi minyak Riau menjadi 61.000 barrel per hari, sedangkan pada tahun 1957 mencapai 89.000 barrel per hari. Tak sampai setahun kemudian, produksi minyak Riau telah mencapai 150.000 barrel per hari.

      Berbagai barang ekspor yang tidak dapat dikeluarkan dari dua karesidenan lain di Sumatera Tengah, justru begitu menjadi-jadi dari  Riau. Pada tahun 1950-an, Riau sudah mengekspor kayu balak sebanyak   116.633 meter kubik, disusul kayu gergajian 11.000 meter kubik lebih, arang 19.865 ton, dan teki 12.000 meter kubik. Belum lagi hasil hutan lain semacam nibung, rotan, bengkawan, nipah, dan kayu api.

      Sementara ekspor hasil laut, tak usah cerita. Dalam tahun 1952 saja, ekspor ikan dari Kabupaten Bengkalis saja adalah 14.812.213 ton, sedangkan dari Kepulauan Riau sebanyak 4.718.359 ton. Angka ini belum termasuk pembelian langsung hasil tangkapan nelayan Riau di tengah lautan yang dilakukan pedagang-pedagang dari Singapura. Waktu itu, lebih dari 100 kapal Singapura, memang dibenarkan melakukan perdagangan semacam itu di perairan Riau.

      Membandingkannya dengan kondisi Riau sekarang, produksi masa lalu itu tentulah amat berbeda. Tahun 1998 saja, produksi minyak bumi Riau mencapai 303 juta barrel, sedangkan gas buminya sekitar 113 juta MSCF. Tidak kurang dari 400 perusahaan industri berada di daerah ini. Selain itu pada tahun 1999, penanaman modal dalam negeri di Riau sebesar Rp 9 trilyun lebih, sedangkan penanaman modal asingnya 5.145 juta dollar AS.

      Dari usaha-usaha tersebut, tidak sedikit devisa yang sudah dihasilkan oleh Riau untuk Indonesia. Tahun 1997 saja, devisa yang dihasilkan  Riau adalah Rp 30 trilyun. Dari angka ini sekitar Rp 17 trilyun  berasal dari minyak bumi, sedangkan selebihnya dari berbagai kegiatan usaha baik kecil, sedang, dan besar. Kalau saja hasil devisa ini dikumulatif dalam 10 tahun saja dan ditulis dengan angka, tentu tidak  mudah untuk membacanya.

http://sasirzayusraaan.blogspot.com/2014/08/makalah-tentang-mengevaluasi-perang.html

Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Penjajah

Daftar isi

• 1 Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Penjajah
• 2 A. Penjajahan Belanda di Indonesia
• 3 1. Sultan Agung Hanyakrakusuma dari Mataram (Tahun 1628 dan Tahun 1629)
• 4 2. Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten (1650–1682)
• 5 3. Sultan Hasanudin dari Makasar Sulawesi Selatan yang Mendapat
• 6 4. Pattimura (Thomas Matulesi) dari Maluku
• 7 5. Imam Bonjol dari Sumatra Barat
• 8 6. Diponegoro (Ontowiryo) dari Yogyakarta (1825 – 1830)
• 9 7. Pangeran Antasari dari Banjarmasin
• 10 8. Sisingamangaraja XII dari Tapanuli Sumatra Utara
• 11 B. Pergerakan Nasional Indonesia
• 12 C. Peranan Sumpah Pemuda

Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Penjajah

Pada abad ke-16 berlayarlah bangsa-bangsa Eropa ke wilayah Timur. Diantaranya adalah Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tujuan mereka mencari rempah-rempah. Selain itu mereka juga menyebarkan agama Kristen. Dari pelayaran tersebut sampailah mereka ke Nusantara. Setelah sampai di Nusantara timbullah keserakahan mereka. Semula mereka hanya berdagang kemudian mereka ingin menguasai Nusantara. Diantara mereka yang paling lama menguasai dan menjajah Indonesia adalah bangsa Belanda. Kita akan mempelajari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam membebaskan dirinya dari belenggu penjajahan. Bagaimana para pemuda bangsa terketuk hatinya untuk mengadakan gerakan nasional. Peranan para pemuda yang sangat besar sehingga lahir sumpah pemuda. Bagaimana kalian meneladani jejaknya? kalian akan bangga bukan? Tentunya kita harus bangga pada tokoh pejuang bangsa kita.

A. Penjajahan Belanda di Indonesia

Sebelum mempelajari materi yang baru, adakah di antara kalian yang belum memahami materi yang lalu? Sekarang marilah kita pelajari tentang perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Untuk mengawali, perhatikan penjelasan tentang kedatangan penjajah Belanda di Indonesia. Tahun 1596 Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, pertama kali mendarat di Banten. Tahun 1602 Belanda mendirikan kongsi dagang VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie ) di Batavia untuk memperkuat kedudukannya. VOC mempunyai hak istimewa disebut Octroi. Gubernur Jendral VOC pertama Pieter Both, kemudian digantikan J. P. Coen.

VOC ingin menguasai pusat-pusat perdagangan, seperti Batavia, Banten, Selat Sunda, Makasar, Maluku, Mataram (Jawa), dan berbagai daerah strategis lain. Belanda dapat menguasai Nusantara karena politik kejam mereka yaitu politik adu domba. Belanda mengadu domba raja-raja di daerah sehingga mereka terhasut dan terjadilah perang saudara dan perebutan tahta kerajaan. Belanda membantu pemberontakan dengan meminta imbalan daerah kekuasaan dagang (monopoli perdagangan). Akhir abad ke-18 VOC bangkrut dan dibubarkan tanggal 31 Desember 1799. Indonesia diperintah oleh Kolonial Belanda dengan gubernur jendral pertama Daendels yang sangat kejam. Rakyat dipaksa kerja rodi membuat jalan sepanjang 1.000 km (dari Anyer–Panarukan), mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya juga membangun Pelabuhan Merak. Daendels digantikan Jansens yang kemudian dikalahkan Inggris. Tahun 1816 Indonesia dikembalikan ke Belanda, dengan Van den Bosch sebagai gubernur. Ia menerapkan politik tanam paksa. Tujuannya untuk mengisi kas Belanda yang kosong.Tanam paksa menyengsarakan rakyat, selain rakyat dipaksa menanam 1/5 tanahnya dengan ketentuan Belanda, mereka juga dipaksa membayar pajak dan ganti rugi tanaman.

1. Sultan Agung Hanyakrakusuma dari Mataram (Tahun 1628 dan Tahun 1629)

Raden Mas Rangsang menggantikan Raden Ma Martapura dengan gelar Sultan Agung Senapati Ing Alogo Ngabdurrachman. Ia adalah Raja Mataram yang memakai gelar Sultan, sehingga lebih dikenal dengan sebutan Sultan Agung. Sultan Agung memerintah Mataram dari tahun 1613–1645. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai kejayaan. Dalam memerintah kerajaan, ia bertujuan mempertahankan seluruh tanah Jawa dan mengusir Belanda dari Batavia.

Pada masa pemerintahannya, Mataram menyerang ke Batavia dua kali (tahun 1628 dan tahun 1629), namun gagal. Dengan kegagalan tersebut, membuat Sultan Agung makin memperketat penjagaan daerah perbatasan yang dekat Batavia, sehingga Belanda sulit menembus Mataram. Sultan Agung wafat pada tahun 1645 dan digantikan putranya bergelar Amangkurat I.

2. Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten (1650–1682)

Sultan Ageng Tirtayasa memerintah Banten dari tahun 1650–1692. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Banten mengalami masa kejayaan. Ia berusaha memperluas kerajaannya dan dan mengusir Belanda dari Batavia. Banten mendukung perlawanan Mataram terhadap Belanda di Batavia. Sultan Ageng Tirtayasa memajukan aktivitas perdagangan agar dapat bersaing dengan Belanda. Selain itu juga memerintahkan pasukan kerajaan Banten untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda di Batavia. Kemudian mengadakan perusakan perkebunan tebu milik Belanda di Ciangke. Menghadapi gerakan tersebut membuat Belanda kewalahan. Pada tahun 1671 Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota menjadi raja pembantu dengan gelar Sultan Abdul Kahar (Sultan Haji). Sejak saat itu Sultan Ageng Tirtayasa beristirahat di Tirtayasa.

3. Sultan Hasanudin dari Makasar Sulawesi Selatan yang Mendapat

Julukan Ayam Jantan dari Timur Pada masa pemerintahan Sultan Hasanudin, Kerajaan Makasar mencapai masa kejayaan. Cita-cita Sultan Hasanudin untuk menguasai jalur perdagangan Nusantara mendorong perluasan kekuasaan ke kepulauan Nusa Tenggara. Hal itu mendapat tentangan Belanda. Pertentangan tersebut sering menimbulkan peperangan. Keberanian Sultan Hasanudin dalam memimpin pasukan Kerajaan Makasar mengakibatkan kedudukan Belanda semakin terdesak. Atas keberanian Sultan Hasanudin, Belanda menjulukinya dengan sebutan “Ayam Jantan dari Timur”.

4. Pattimura (Thomas Matulesi) dari Maluku

Pada tanggal 16 Mei 1817 Rakyat Maluku di bawah pimpinan Pattimura (Thomas Matulesi) mengadakan penyerbuan ke pos Belanda dan berhasil merebut benteng Duurstede. Dari Saparua perlawanan meluas ke tempat lain seperti Seram, Haruku, Larike, dan Wakasihu. Hampir seluruh Maluku melakukan perlawanan, sehingga Belanda merasa kewalahan. Pada tanggal 15 Oktober 1817, Belanda mulai mengadakan serangan besar-besaran. Pada bulan November 1817 Thomas Matulesi berhasil ditangkap.

5. Imam Bonjol dari Sumatra Barat

Rakyat Minangkabau bersatu melawan Belanda. Terjadi pada tahun 1830– 1837. Perlawanan terhadap Belanda di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol. Untuk mengatasi perlawanan rakyak Minangkabau, Belanda menerapkan siasat adu domba. Dalam menerapkan siasat ini Belanda mengirimkan pasukan dari Jawa di bawah pimpinan Sentot Prawiradirja. Ternyata Sentot beserta pasukannya membatu kaum padri. Karena itu Sentot ditangkap dan diasingkan ke Cianjur,Jawa Barat. Pada akhir tahun 1834, Belanda memusatkan pasukannya menduduki kota Bonjol. Tanggal 16 Juni 1835, pasukan Belanda menembaki Kota Bonjol dengan meriam. Dengan tembakan meriam yang sangat gencar Belanda berhasil merebut Benteng Bonjol. Akhirnya pada tanggal 25 Oktober 1837 Tuanku Imam Bonjol menyerah. Dengan menyerahnya Tuanku Imam Bonjol berarti padamlah perlawanan rakyat Minangkabau terhadap Belanda.

6. Diponegoro (Ontowiryo) dari Yogyakarta (1825 – 1830)

Pangeran Diponegoro dengan nama kecil Raden Mas Ontowiryo, putra sulung Sultan Hamengkubowono III, lahir pada tahun 1785. Melihat penderitaan rakyat, hatinya tergerak untuk memperjuangkannya. Perlawanan Diponegoro pemicu utamanya adalah pemasangan tiang pancang membuat jalan menuju Magelang. Pemasangannya melewati makam leluhur Diponegoro yang dilakukan tanpa izin. Karena mendapat tentangan, pada tanggal 20 Juli 1825 Belanda melakukan serangan ke Tegalrejo. Namun dalam serangan tersebut tidak berhasil menemukan Diponegoro, karena sebelumnya Diponegoro telah memindahkan markasnya di Selarong. Dalam perlawanan melawan Belanda Pangeran Diponegoro dibantu Pangeran Mangkubumi, Sentot Pawirodirjo, Pangeran Suriatmojo, dan Dipokusumo. Bantuan dari ulama pun ada, yaitu dari Kyai Mojo dan Kyai Kasan Basri

Untuk mematahkan perlawanan Diponegoro, Belanda melaksanakan siasat Benteng Stelsel (sistem benteng). Dengan berbagai siasat, akhirnya Belanda berhasil membujuk para pemimpin untuk menyerah. Melihat hal itu, Pangeran Diponegoro merasa terpukul. Dalam perlawanannya akhirnya Pangeran Diponegoro terbujuk untuk berunding. Dalam perundingan, beliau ditangkap dan diasingkan ke Makasar sampai akhirnya meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1855.

7. Pangeran Antasari dari Banjarmasin

Perlawanan rakyat Banjar dipimpin oleh Pangeran Hidayat dan Pangeran Antasari. Perlawanan tersebut terkenal dengan Perang Banjar, berlangsung dari tahun 1859–1863. Setelah Pangeran Hidayat ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat perlawanan rakyat Banjar masih terus dilakukan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Atas keberhasilan memimpin perlawanan, Pangeran Antasari diangkat sebagai pemimpin agama tertinggi dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Beliau terus mengadakan perlawanan sampai wafat tanggal 11 Oktober 1862.

8. Sisingamangaraja XII dari Tapanuli Sumatra Utara

Sisingamangaraja lahir di Baakara, Tapanuli pada 1849 dan menjadi raja pada tahun 1867. Saat bertahta, ia sangat menentang penjajah dan melakukan perlawanan, akibatnya ia dikejar-kejar oleh penjajah. Setelah tiga tahun dikejar Belanda, akhirnya persembunyian Sisingamangaraja diketahui dan dikepung ketat. Pada saat itu komandan pasukan Belanda meminta kembali agar ia menyerah dan menjadi Sultan Batak, namun Sisingamangaraja tetap menolak dan memilih mati daripada menyerah.

B. Pergerakan Nasional Indonesia

Pergerakan nasional adalah perjuangan yang mengikutsertakan seluruh rakyat Indonesia. Latar belakang timbulnya pergerakan nasional adalah rasa senasib dan sepenanggungan, penderitaan rakyat akibat penjajahan, rakyat yang tidak mempunyai tempat mengadu nasib, adanya golongan terpelajar yang sadar akan perjuangan, dan kemenangan Jepang melawan Rusia pada tahun 1905. Sesudah tahun 1908 perjuangan banyak ditempuh dengan jalan diplomasi. Kegagalan perjuangan sebelum tahun 1908 disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. 1. Belum ada persatuan dan kesatuan di seluruh Nusantara. 2. Perjuangan masih bersifat kedaerahan. 3. Kalah dalam persenjataan dan teknik perang.

Tokoh penting pergerakan nasional antara lain sebagai berikut. 1. R. A. Kartini lahir di Jepara 21 April 1879 Jawa Tengah. Menerbitkan buku Habis Gelap Terbitlah Terang , cita-citanya ingin memajukan kaum wanita sederajat dengan pria. Ia mendapat gelar pahlawan emansipasi wanita. 2. Dewi Sartika dari Jawa Barat. Ia mendirikan sekolah Kautaman Istri. 3. dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo pada tangal 20 Mei 1908. BU adalah organisasi pergerakan nasional pertama maka kelahirannya diabadikan sebagai hari kebangkitan nasional yaitu tanggal 20 Mei. 4. K.H. Dewantoro lahir tanggal 2 Mei di Yogyakarta dengan nama kecil R. Suwardi Suryaningrat. Jasa beliau adalah sebagai berikut. a. Pendiri Indische Partij bersama Douwes Dekker dan dr. Cipto Mangunkusuma. Mereka bertiga dikenal dengan nama Tiga Serangkai. IP berdiri tanggal 25 Desember 1912 di Bandung dengan tujuan ingin mempersatukan Indonesia mencapai kemerdekaan. b. Pendiri Taman Siswa tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, organisasi pendidikan dan kebangsaan. Ia mempunyai semboyan “Ing ngarso sung tulodho, Ing madya mangun karso, Tut wuri handayani .” Karena jasa beliau di bidang pendidikan beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional. Dan tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. 5. Douwes Dekker adalah mantan residen Lebak, ia menulis buku Max Havelaar dengan nama samaran Multatuli. Isi buku menceritakan penderitaan rakyat selama 31 tahun sewaktu dilaksanakan tanam paksa. Buku itu menggegerkan warga Belanda, akhirnya tanam paksa dibubarkan. Douwes Dekker juga ikut mendirikan Indische Partij. Tokoh lain yang ikut dalam pergerakan nasional adalah Saman Hudi (pendiri SDI) dan Hos Cokroaminoto, K.H. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), Ir. Soekarno, dan kawan-kawan (pendiri PNI), dan Muh. Hatta (pendiri PI).

C. Peranan Sumpah Pemuda

dipimpin oleh R. Satiman Wirjosandjojo. Tahun 1918 berganti nama dengan Jong Java. Tahun 1917 Moh. Hatta mendirikan Jong Sumatranen Bond (JSB). Tahun 1918 pemuda Ambon mendirikan Jong Ambon. Setelah itu menyusul Jong Celebes, Jong Batak, dan Sekar Rukun (Sunda). Tujuan mulia Trikoro Darmo yaitu sakti, budi, dan bakti. Pada bulan Nopember 1925 organisasi itu mengadakan pertemuan di Jakarta dan sepakat untuk berkumpul kembali. Pada bulan April 1926 diadakan kongres pemuda I di Jakarta. Ketuanya adalah M. Tabrani dan Sumarto sebagai wakilnya. Sekretarisnya adalah Jamaludin Adinegoro, dan Suwarso sebagai bendaharanya. Pada tanggal 27–28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda II. Ketua : Soegondo Djojopuspito Wakil Ketua : Djoko Marsaid Sekretaris : Moh. Yamin Bendahara : Amir Syarifudin Kongres Pemuda II menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda yang isinya sebagai berikut. 1. Kami putra-putri Indonesia, mengakui bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia, mengakui berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sebelum sumpah pemuda dibacakan dinyanyikan lagu Indonesia Raya oleh W.R. Supratman, setelah itu setiap pertemuan dimulai dinyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menggugah semangat pemuda. Pada tanggal 22 Desember 1928 diadakan kongres organisasi wanita di Yogyakarta. Tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Untuk membantu militer Jepang dibentuk organisasi Seinendan, Fujinkai, Bogodan (pembantu polisi), Keibodan dan Heiho (pembantu prajurit). Tahun 1943 dibentuk PETA (tentara pembela tanah air) dan giguyun (tentara suka rela) yang bertugas mempertahankan wilayahnya. Untuk kepentingan perang Jepang, rakyat diperas dan dipaksa bekerja. Jepang menggerakkan pekerja paksa yaitu Romusha. Mereka dipaksa bekerja di tengah hutan, di tebing, pantai, sungai untuk membuat lapangan terbang dan kubu-kubu pertahanan serta rel kereta api. Romusha dipekerjakan di dalam dan luar negeri seperti Burma, Malaysia dan Thailand.

Akibat penjajahan Jepang, rakyat kelaparan, kurang pangan, dan sandang. Rakyat dipaksa menanam padi sebanyak-banyaknya dan jarak untuk dijadikan pelumas mesin-mesin dan pesawat. Jepang berkuasa di Indonesia selama kurang lebih tiga setengah tahun. Beberapa tokoh pahlawan yang mengadakan perlawanan terhadap Jepang, yaitu 1. Tengku Abdul Jalil dan Tengku Abdul Hamid memimpin perlawanan di Aceh tahun 1942 dan 1944. 2. K.H. Zainal Mustafa di Singaparna Tasikmalaya Jawa Barat tahun 1944. 3. Pang Suma di Tayan Pontianak Kalimantan Barat tahun 1944. 4. L.Roemkorem di Papua tahun 1943. 5. Supriyadi di Blitar Jawa Timur tanggal 14 Februari 1945.

Kesultanan Aceh Darussalam

Sejarah Awal Mula

Kesultanan Aceh Darussalam memulai pemerintahannya ketika Kerajaan Samudera Pasai sedang berada di ambang keruntuhan. Samudera Pasai diserang oleh Kerajaan Majapahit hingga mengalami kemunduran pada sekitar abad ke-14, tepatnya pada 1360. Pada masa akhir riwayat kerajaan Islam pertama di nusantara itulah benih-benih Kesultanan Aceh Darussalam mulai lahir. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura (Indrapuri). 

Dari penemuan yang dilacak berdasarkan penelitian batu-batu nisan yang berhasil ditemukan, yaitu dari batu nisan Sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, didapat keterangan bahwa Kesultanan Aceh beribukota di Kutaraja (Banda Aceh). Pendiri sekaligus penguasa pertama Kesultanan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Syah yang dinobatkan pada Ahad, 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau tanggal 8 September 1507 Masehi. 

Keterangan mengenai keberadaaan Kesultanan Aceh Darussalam semakin terkuak dengan ditemukannya batu nisan yang ternyata adalah makam Sultan Ali Mughayat Syah. Di batu nisan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam yang berada di Kandang XII Banda Aceh ini, disebutkan bahwa Sultan Ali Mughayat Syah meninggal dunia pada 12 Dzulhijah tahun 936 Hijriah atau pada 7 Agustus 1530. Selain itu, ditemukan juga batu nisan lain di Kota Alam, yang merupakan makam ayah Sultan Ali Mughayat Syah, yaitu Syamsu Syah, yang menyebutkan bahwa Syamsu Syah wafat pada 14 Muharram 737 Hijriah. Sebuah batu nisan lagi yang ditemukan di Kuta Alam adalah makam Raja Ibrahim yang kemudian diketahui bahwa ia adalah adik dari Sultan Ali Mughayat Syah. 

Menurut catatan yang tergurat dalam prasasti itu, Raja Ibrahim meninggal dunia pada 21 Muharram tahun 930 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 November 1523. Raja Ibrahim merupakan tangan kanan Sultan Ali Mughayat Syah yang paling berani dan setia. Ibrahimlah yang memimpin serangan-serangan Aceh Darussalam terhadap Portugis, Pedir, Daya, dan Samudera Pasai, hingga akhirnya Ibrahim gugur sebagai pahlawan dalam pertempuran besar itu. Tanggal-tanggal yang ditemukan di prasasti-prasasti di atas dengan sendirinya mengandung arti untuk dijadikan pegangan dalam menentukan jalannya catatan sejarah di Aceh dalam masa-masa yang dimaksud (H. Mohammad Said a, 1981:157). 

Prasasti Peninggalan Kesultanan Aceh, yang ditengarai sebagai Singgasana Sultan Aceh 

Aceh adalah wilayah yang besar dan dihuni oleh beberapa pemerintahan besar pula. Selain Kesultanan Aceh Darussalam dan Samudera Pasai, di tanah ini telah berdiri pula Kerajaan Islam Lamuri selain Kesultanan Malaka yang memiliki peradaban besar di Selat Malaka. Kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam tidak lepas dari eksistensi Kerajaan Islam Lamuri. Salah seorang sultan yang terkenal dari Kerajaan Islam Lamuri adalah Sultan Munawwar Syah. Sultan inilah yang kemudian dianggap sebagai moyangnya Sultan Aceh Darussalam yang terhebat, yakni Sultan Iskandar Muda. Pada akhir abad ke-15, dengan terjalinnya suatu hubungan baik dengan kerajaan tetangganya, maka pusat singgasana Kerajaan Lamuri dipindahkan ke Mahkota Alam, yang dalam perkembangannya menjadi Kesultanan Aceh Darussalam (Rusdi Sufi & Agus Budi Wibowo a, 2006:72-73).

Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam ternyata tidak termasuk dalam sejarah Islam pada umumnya dalam keseluruhan sejarah universal. Dalam hikayat Aceh seperti yang dianalis Denys Lombard dalam bukunya yang berjudul “Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)”, bab mengenai Kesultanan Aceh Darussalam hanyalah satu keping dari pekerjaan tatahan, satu batu dari gedung yang lebih besar, tetapi tertumpu pada tokoh satu orang, yaitu Sultan Iskandar Muda. Sultan terbesar dari Aceh ini justru bukan merupakan pemimpin dari generasi awal Kesultanan Aceh Darussalam. Meski siapa penulis Hikayat Aceh tidak diketahui dan tidak tersimpan pula tanggal mengenai penyusunan karyanya, namun bisa dikatakan bahwa Hikayat Aceh tersebut disusun selama masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) dan bahwa raja itu menyuruh salah seorang pujangga istananya untuk menyusun riwayat hidupnya (Denys Lombard, 2007:43).

Mengenai asal-usul Aceh sendiri masih belum dapat dikuak dengan jelas karena, selain banyaknya versi, sedikit banyak sumber yang menjelaskan tentang riwayat Aceh masih sebatas mitos atau cerita rakyat. Masih menurut Lombard, sumber sejarah mengenai asal-usul Aceh yang berupa cerita-cerita turun-temurun tersebut sukar diperiksa kebenarannya. Mitos tentang orang Aceh, tulis Lombard, misalnya seperti yang dikisahkan oleh seorang pengelana Barat yang sempat singgah di Aceh. John Davis, nama musafir itu, mencatat bahwa orang Aceh mengganggap diri mereka keturunan dari Imael dan Hagar (Nabi Ismail dan Siti Hajar). Tiga abad kemudian, Snouck Hugronje mengungkapkan bahwa dia telah mendengar cerita tentang seorang ulama sekaligus hulubalang bernama Teungku Kutakarang (wafat pada November 1895), yang menganggap orang Aceh lahir dari percampuran dari orang Arab, Persi, dan Turki. Menurut analisis Lombard, hegemoni semacam ini sengaja diciptakan sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Eropa (Lombard, 2007:62).

Dalam buku karya Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo yang berjudul “Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh” (2006), dikemukakan bahwa yang disebut Aceh ialah daerah yang sempat dinamakan sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sebelumnya bernama Provinsi Daerah Istimewa Aceh). Tetapi pada masa Aceh masih sebagai sebuah kerajaan/kesultanan, yang dimaksud dengan Aceh ialah yang sekarang dikenal dengan Kabupaten Aceh Besar atau dalam bahasa Aceh disebut Aceh Rayeuk Untuk nama ini, ada juga yang menyebutkan nama "Aceh Lhee Sagoe" (Aceh Tiga Sagi). Selain itu, terdapat pula yang menggunakan Aceh Inti (Aceh Proper) atau “Aceh yang sebenarnya” karena daerah itulah yang pada mulanya menjadi inti Kesultanan Aceh Darussalam dan juga letak ibukotanya," untuk menamakan Aceh.

Nama Aceh sering juga digunakan oleh orang-orang Aceh untuk menyebut ibukota kerajaannya, yakni yang bernama Bandar Aceh atau secara lengkapnya bernama Bandar Aceh Darussalam. Tentang nama Aceh belum ada suatu kepastian dari mana asal dan kapan nama Aceh itu mulai digunakan. Orang-orang asing yang pernah datang ke Aceh menyebutnya dengan nama yang berbeda-beda. Orang-orang Portugis dan Italia menyebutnya dengan nama “Achem”, “Achen”, dan “Aceh”, orang Arab menyebut “Asyi”. “Dachem”, “Dagin”, dan Dacin”, sedangkan orang Cina menyebutnya dengan nama “Atje” dan “Tashi” (Sufi & Wibowo a, 2006:73-74). 

Letak Ibukota Kesultanan Aceh, Kutaraja, yang kemudian dikenal dengan Nama "Bandar Aceh Darussalam" 

Sementara itu, menurut penelitian K.F.H. van Langen yang termaktub dalam karya ilmiah berjudul “Susunan Pemerintahan Aceh Masa Kesultanan” (1986), dituliskan bahwa menurut cerita-cerita rakyat, penduduk asli Aceh disebut Ureueng Mante. Sejauh mana riwayat itu dapat dianggap benar dan apakah Mante itu termasuk juga dalam suku Mantra yang mendiami daerah antara Selangor dan Gunung Ophir di Semenanjung Tanah Melayu, menurut van Langen, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dipecahkan lagi dalam studi perbandingan bahasa Melayu-Polinesia. Tetapi sejauh masalah itu belum dapat dipecahkan, maka tetaplah bisa dianggap bahwa Mante adalah penduduk asal daerah Aceh, terutama karena nama itu tidak merujuk pada penduduk asal suku-suku bangsa lain (K.F.H. van Langen, 1986:3).

a. Masuknya Kolonialisme Barat 

Kedatangan bangsa Eropa, dalam hal ini Portugis selaku bangsa Eropa yang pertama kali tiba di Aceh, menjadi salah satu faktor utama runtuhnya Kerajaan Samudera Pasai, selain juga disebabkan serangan Majapahit. Pada 1508, atau kurang dari setahun setelah Sultan Ali Mughayat Syah memproklamirkan berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam, armada Portugis pertama yang dipimpin Diogo Lopez de Sequeira tiba di perairan Selat Malaka. Armada de Sequeira ini terdiri dari empat buah kapal dengan perlengkapan perang. Namun, kedatangan rombongan calon penjajah asal Portugis yang pertama ini tidak membuahkan hasil yang gemilang dan terpaksa mundur akibat perlawanan dari laskar tentara Kesultanan Malaka.

Kedatangan armada Portugis yang selanjutnya pun belum menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Pada Mei 1521, penguasa Kesultanan Aceh Darussalam yang pertama, Sultan Ali Mughayat Syah, memimpin perlawanan dan berhasil mengalahkan armada Portugis yang dipimpin Jorge de Britto yang tewas dalam pertempuran di perairan Aceh itu. Dalam menghadapi Kesultanan Aceh Darussalam dan keberanian Sultan Ali Mughayat Syah, Portugis membujuk Kerajaan Pedir dan Samudera Pasai untuk mendukungnya.

Setelah mengalami kekalahan dari Kesultanan Aceh Darussalam, armada Portugis kemudian melarikan diri ke Kerajaan Pedir, namun pasukan Aceh Darussalam tetap mengejar dan sukses menguasai wilayah Kerajaan Pedir. Pihak Portugis bersama Sultan Ahmad, Raja Kerajaan Pedir, melarikan diri lagi dan mencari perlindungan ke Samudera Pasai. Pasukan Sultan Ali Mughayat Syah meneruskan pengejarannya dan berhasil mematahkan perlawanan Pasai pada 1524. Sejumlah besar rampasan yang berupa alat-alat perang, termasuk meriam, digunakan tentara Aceh Darussalam untuk mengusir Portugis dari bumi Aceh.

 

Kekalahan Portugis tersebut sangat memalukan karena pasukan Aceh Darussalam mendapat barang-barang rampasan dari alat-alat perang milik Portugis yang lebih memperkuat Aceh Darussalam karenanya (Said a, 1981:187). Sultan Ali Mughayat Syah memang dikenal sebagai sosok pemimpin yang pemberani dan penakluk yang handal. Selain berhasil mengusir Portugis serta menundukkan Kerajaan Pedir dan Samudera Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah, juga meraih kegemilangan dalam menaklukkan beberapa kerajaan lainnya di Sumatra, seperti Kerajaan Haru, Kerajaan Deli, dan Kerajaan Daya.

 

Beberapa catatan dari Barat, salah satunya yang ditulis oleh C.R. Boxer, mengatakan bahwa menjelang tahun 1530 armada perang Kesultanan Aceh Darussalam sudah mendapat kelengkapan perang yang cukup lengkap dan mutakhir. Bahkan, sejarawan Portugis sendiri, Fernao Loper de Costanheda, menyebut bahwa Sultan Aceh (Ali Mughayat Syah) lebih banyak memperoleh pasokan meriam dibandingkan dengan benteng Portugis di Malaka sendiri. Selain itu, menurut pejalan dari Barat lainnya, Veltman, salah satu rampasan paling berharga dari Samudera Pasai yang berhasil dibawa pulang oleh Sultan Ali Mughayat Syah adalah lonceng besar yang kemudian diberi nama “Cakra Dunia”. Lonceng bersejarah merupakan hadiah dari Laksamana Cheng Ho kepada Raja Samudera Pasai ketika panglima besar dari Kekaisaran Tiongkok itu berkunjung ke Pasai pada awal abad ke-15 (Said a, 1981:168). 

 

Sultan Ali Mughayat Syah memerintah Kesultanan Aceh Darussalam hanya selama 10 tahun. Menurut prasasti yang ditemukan dari batu nisan Sultan Ali Mughayat Syah, pemimpin pertama Aceh Darussalam ini meninggal dunia pada 12 Dzulhijah Tahun 936 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1530 Masehi. Kendati masa pemerintahan Sultan Mughayat Syah relatif singkat, namun ia berhasil membangun kerajaan Aceh yang besar dan kokoh. Sultan Ali Mughayat Syah juga meletakkan dasar-dasar politik luar negeri Kesultanan Aceh Darussalam, antara lain : 

• Mencukupi kebutuhan sendiri sehingga tidak tergantung pada pihak lain. 
• Menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam lain di nusantara. 
• Bersikap waspada terhadap kolonialisme Barat. 
• Menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar. 
• Menjalankan dakwah Islam ke seluruh kawasan nusantara.

Sepeninggal Sultan Mughayat Syah, dasar-dasar kebijakan politik ini tetap dijalankan oleh sultan-sultan penggantinya. Sebagai penerus tahta Kesultanan Aceh Darussalam, diangkatlah putra sulung almarhum Sultan Mughayat Syah yang bernama Salah ad-Din sebagai penguasa Aceh Darussalam yang baru. Di bawah pemerintahan Sultan Salah ad-Din, Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Malaka pada 1537 tetapi tidak berhasil. Tahun 1539, kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam dialihkan kepada anak bungsu Mughayat Syah, yaitu Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar atau yang sering dikenal juga dengan nama Sultan Mansur Syah. Adik dari Salah ad-Din ini perlahan-perlahan mengukuhkan kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam dengan melakukan beberapa gebrakan. Tidak lama setelah dinobatkan, pada tahun yang sama Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar menyerbu orang-orang Batak yang tinggal di pedalaman. Menurut Mendez Pinto, pengelana yang singgah di Aceh pada 1539, balatentara Kesultanan Aceh di bawah pimpinan Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar, terdiri atas laksar-laskar yang antara lain berasal dari Turki, Kambay, dan Malabar (Lombard, 2007:65-66).

Hubungan Kesultanan Aceh Darussalam pada era Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar dengan kerajaan-kerajaan mancanegara tersebut memang cukup solid. Pada 1569, misalnya, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar mengirimkan utusannya ke Istanbul untuk meminta bantuan meriam. Tidak hanya memberikan meriam beserta ahli-ahli senjata untuk dikirim ke Kesultanan Aceh Darussalam, penguasa Turki juga mengirimkan pasukan perang untuk mendukung Aceh melawan Portugis. Bahkan, Sultan Turki juga memerintahkan Gubernur-Gubernur Yaman, Aden, serta Mekkah untuk membantu laskar Turki yang sedang bertolak menuju Aceh. Laksamana Turki, Kurt Oglu Hizir, diserahi memimpin ekspedisi tersebut dengan tugas khusus mengganyang musuh Aceh, mempertahankan agama Islam, dan merampas benteng-benteng kafir (Said a, 1981:199). 


Penggambaran Kekuatan Militer Kesultanan  Aceh Darussalam 

Selain terus berteguh melawan kaum penjajah dari Barat, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar juga melakukan penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan lokal yang membantu Portugis. Pasukan Aceh Darussalam menyerbu Kerajaan Malaka sebanyak dua kali (tahun 1547 dan 1568), menawan Sultan Johor karena membantu Portugis, serta berhasil mengalahkan Kerajaan Haru (Sumatra Timur) pada 1564. Untuk melegalkan kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam atas Kerajaan Haru, maka diangkatlah Abdullah, putra pertama Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar, untuk memegang kendali pemerintahan Kerajaan Haru yang sudah takluk dan menjadi bagian dari kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Namun, berbagai peperangan besar antara Kesultanan Aceh Darussalam melawan Portugis memakan banyak korban dari kedua belah pihak yang berseteru. Dalam suatu pertempuran yang terjadi pada 16 Februari 1568, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar kehilangan putra tercintanya, Sultan Abdullah yang memimpin bekas wilayah Kerajaan Haru.

Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar tutup usia pada 8 Jumadil Awal tahun 979 Hijriah atau 28 September 1571 Masehi. Karena putra mahkota, Abdullah, gugur dalam sebuah pertempuran melawan Portugis, maka yang diangkat untuk meneruskan tampuk tertinggi tahta Kesultanan Aceh Darussalam adalah anak kedua almarhum yang bergelar Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah atau yang juga sering dikenal dengan nama Ali Ri`ayat Syah. Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah merupakan sosok pemimpin yang pengasih dan penyayang rakyatnya. Di bidang politik serta pertahanan dan keamanan, Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah berusaha meneruskan perjuangan ayahandanya dalam upaya mengusir kolonialis Portugis dari bumi Aceh.

Akan tetapi, pergerakan Sultan ini tidak segemilang sang ayah kendati dia sudah melalukan penyerangan ke Malaka hingga dua kali selama kurun 1573-1575. Ketahanan Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah semakin limbung ketika Aceh Darussalam menyerang Johor pada 1564, di mana Sultan ditangkap dan menjadi tawanan perang. Akhir pemerintahan Sultan Husin Ibnu Sultan `Ala`uddin Ri`ayat Syah, yang memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 7 tahun, berakhir ketika sang Sultan wafat pada 12 Rabi`ul Awal tahun 987 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 1578 dalam tahun Masehi.

Sepeninggal Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah, Kesultanan Aceh Darussalam memasuki masa-masa suram. Pengganti Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah dipercayakan kepada anaknya, Sultan Muda, namun pemerintahannya hanya bertahan selama 7 bulan. Karena ketika wafat Sultan Muda masih berusia belia dan belum memiliki keturunan, maka yang diangkat sebagai penggantinya adalah Sultan Sri Alam yang merupakan anak dari Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar, penguasa ke-4 Kesultanan Aceh Darussalam. Akan tetapi, Sultan Sri Alam, yang sebelumnya menjadi raja kecil di Pariaman (Sumatra Barat), ternyata tidak becus dalam mengelola Kesultanan Aceh Darussalam. Dalam waktu singkat, hanya 2 bulan memerintah, Sultan Sri Alam pun mati terbunuh.

Roda pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam selanjutnya dijalankan oleh Sultan Zainal Abidin. Pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam kali ini adalah cucu dari Sultan `Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar atau anak dari Sultan Abdullah, pemimpin wilayah Haru yang tewas ketika pertempuran melawan Portugis. Sama seperti penguasa sebelumnya, Sultan Zainal Abidin juga tidak mampu memimpin Kesultanan Aceh Darussalam dengan baik. Bahkan, Sultan ini merupakan sosok yang bengis, kejam, dan haus darah. Sultan Zainal Abidin tidak segan-segan membunuh demi memuaskan nafsu dan ambisinya. Sultan yang memerintah dengan tangan besi ini memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 10 bulan sebelum tewas pada 5 Oktober 1579 (Said a, 1981:205).

Setelah era tirani Sultan Zainal Abidin berakhir, penerus kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam sempat bergeser dari garis darah yang mula-mula. Dikisahkan, pada sekitar tahun 1577 Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Kesultanan Perak dan berhasil menewaskan pemimpin Kesultanan Perak, yakni Sultan Ahmad. Permaisuri Sultan Ahmad beserta 17 orang putra-putrinya dibawa ke Aceh sebagai bagian dari rampasan perang. Putra tertua Sultan Ahmad, bernama Mansur, dikawinkan dengan seorang putri Sultan Aceh Darussalam yang bernama Ghana. Tidak lama kemudian, Mansur ditabalkan menjadi pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam menggantikan Sultan Zainal Abidin, dengan gelar Sultan Ala al-Din Mansur Syah, dinobatkan pada 1579.

Sultan yang bukan berasal dari keturunan langsung sultan-sultan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam ini, berasal dari etnis Melayu Perak, adalah sosok yang alim, shaleh, adil, tapi juga keras dan tegas. Pada masa kepemimpinan Sultan Mansur Syah, Kesultanan Aceh Darussalam nuansa agama Islam sangat kental dalam kehidupan masyarakatnya. Untuk mendukung kebijakan itu, Sultan Mansur Syah mendatangkan guru-guru agama dan ulama ternama dari luar negeri. Namun, kepemimpinan agamis yang diterapkan Sultan Mansur Syah ternyata tidak membuat Aceh Darussalam berhenti bergolak. Pada 12 Januari 1585, ketika rombongan Kesultanan Aceh Darussalam dalam perjalanan pulang dari lawatannya ke Perak, Sultan Mansur Syah terbunuh.

Gugurnya Sultan Mansur Syah membuat garis tahta Kesultanan Aceh Darussalam kembali rumit untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin Aceh Darussalam yang selanjutnya. Atas mufakat para orang besar (tokoh-tokoh adat dan kesultanan yang berpengaruh dan dihormati), maka diputuskan bahwa yang berhak menduduki tahta Kesultanan Aceh Darussalam untuk menggantikan Sultan Mansur Syah adalah Sultan Buyong dengan gelar Sultan Ali Ri`ayat Syah Putra yang merupakan anak dari penguasa Inderapura, Sultan Munawar Syah. Namun, lagi-lagi kekuasaan pucuk pimpinan Kesultanan Aceh Darussalam tidak langgeng. Sultan Ali Ri`ayat Syah Putra meninggal dunia pada 1589 dalam suatu peristiwa pembunuhan. Sebenarnya, yang akan dijadikan pemimpin Aceh Darussalam sebelumnya adalah Raja Ayim, cucu Sultan Mansur Syah, akan tetapi calon sultan muda ini juga tewas terbunuh.

Pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam yang berikutnya adalah Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal Ibnu Sultan Firmansyah (1589-1604). Pada era Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal berkuasa, kolonialisme Eropa kian merasuki bumi nusantara dengan mulai masuknya Inggris dan Belanda. Tanggal 21 Juni 1595, armada dagang Belanda yang dipimpin de Houtman bersaudara, Cornelis dan Frederick, tiba di Aceh. Cornelis memimpin kapal “De Leeuw” sementara Frederick bertindak sebagai kapten kapal “De Leeuwin”. Pada awalnya kedatangan orang-orang Belanda disambut hangat oleh penduduk Aceh. Akan tetapi, kemunculan kaum pedagang Belanda di Aceh ternyata dianggap menimbulkan ancaman tersendiri bagi orang-orang Portugis yang sudah berada di sana sebelumnya. Portugis sendiri pada akhirnya dapat dilenyapkan dari bumi Aceh Darussalam pada 1606 berkat kegemilangan serangan yang dipimpin oleh Perkasa Alam yang kelak menjadi Sultan Aceh Darussalam dan mashyur dengan nama Sultan Iskandar Muda.

b. Masa Keemasan di Masa Sultan Iskandar Muda

Ketika Houtman bersaudara beserta rombongan armada Belanda tiba di Aceh, hubungan yang terjalin antara Aceh dan Belanda berlangsung dengan kedudukan yang setara, terutama dalam hal urusan perniagaan dan diplomatik (Isa Sulaiman, eds. 2003:5). Mengenai hubungan perdagangan, de Houtman bersaudara atas nama kongsi dagang Belanda, meminta kepada Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal sebagai pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam, agar diperbolehkan membawa lada dan rempah-rempah dari Aceh. Sebagai gantinya, de Houtman berjanji akan membantu Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal untuk memukul Johor yang saat itu sedang berseteru dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Selama Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal memerintah selama 20 tahun, Kesultanan Aceh Darussalam terus-menerus terlibat pertikaian besar dengan Kesultanan Johor. Perselisihan antara Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal dan de Houtman mulai timbul ketika orang-orang Belanda yang berada di Aceh mulai bersikap tidak sopan. Frederick de Houtman beberapa kali mengatakan kebohongan ketika berbicara dengan Sultan Aceh Darussalam.

Salah satu tindakan dusta yang dilakukan Frederick de Houtman adalah ketika Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal menanyakan di mana letak negeri Belanda dan berapa luasnya. Frederick de Houtman lalu membuka peta bumi dan ditunjukkanlah pada Sultan bahwa negeri Belanda itu besar, meliputi hampir seluruh benua Eropa, yakni antara Moskow (Rusia) sampai dengan Venezia (Italia). Akan tetapi Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal tidak begitu saja percaya terhadap bualan Frederick de Houtman itu. Secara diam-diam, Sultan bertanya kepada orang Portugis bagaimana sebetulnya negeri Belanda itu. Orang Portugis tersebut tentu saja menjawab yang sebenarnya bahwa negeri Belanda hanya satu bangsa kecil, bahwa negeri Belanda adalah negeri yang tidak punya raja (karena pada waktu itu Belanda merupakan negara republik yang baru saja dicetuskan, yakni Bataafsche Republik.

Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal tentu saja murka karena telah diperdayai oleh orang asing yang menetap di wilayahnya. Maka kemudian Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal memerintahkan tentaranya untuk mencari, menangkap, dan kemudian memenjarakan Frederick de Houtman. Konon, lima orang anak buah kapal Frederick de Houtman dibebaskan karena bersedia masuk Islam. Rakyat Kesultanan Aceh Darussalam bertambah geram terhadap awak-awak kapal Belanda karena kelakuan mereka yang dinilai melewati batas. Ketika salah satu kapal Belanda merapat ke Pulau Malavidam yang terletak di Lautan Hindia antara Sumatra dan Srilangka, Cornelis de Houtman, saudara laki-laki Frederick, berkelakuan tidak sopan. Diceritakan, Cornelis telah memaksa istri dari seorang tokoh masyarakat di pulau itu supaya berjalan di hadapan orang-orang Belanda dalam keadaan telanjang bulat. Setelah itu, Cornelis dengan paksa merampas barang-barang perhiasan yang menempel di tubuh perempuan malang tersebut.

Kekejaman orang-orang Belanda belum berhenti. Tidak lama setelah peristiwa memalukan di Pulau Malavidam, terjadi perampasan yang dilakukan oleh para awak kapal Belanda terhadap kapal-kapal dan perahu-perahu milik nelayan Aceh. Laksamana van Caerden, pemimpin kapal Belanda itu, tidak segan-segan menyerang dan menenggelamkan kapal-kapal Aceh yang ditemuinya. Kelakuan orang-orang Belanda tersebut jelas menimbulkan ketegangan dengan pihak Kesultanan Aceh Darussalam dan kondisi ini ternyata menyulitkan pihak Belanda. Jika bermusuhan terus dengan Aceh, kerugiannya teramat besar, selain keamanan pelayaran laut, juga sumber perdagangan di bagian itu tidak dapat direbut Belanda dari Portugis. 

Jalur Perdagangan Aceh pada Abad ke-17 

Ketika Portugis dan Belanda berebut pengaruh di tanah Aceh, Kesultanan Aceh Darussalam justru mengalami konflik internal. Pada April 1604, anak kedua Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal, yaitu Sultan Muda, melakukan kudeta terhadap ayahnya sendiri, lalu memproklamirkan dirinya menjadi sultan dengan gelar Sultan Ali Ri`ayat Syah. Sebelumnya, Sultan Muda pernah diangkat sebagai wakil Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal, untuk memimpin Pedir yang telah berhasil ditaklukkan.

Namun, karena kinerja Sultan Muda dinilai tidak memuaskan, maka kemudian ia ditarik kembali ke Aceh Darussalam untuk membantu ayahnya sekaligus mendalami pengalaman dalam mengelola pemerintahan. Kedudukan Sultan Muda di Pedir digantikan oleh saudaranya, Sultan Husin, yang sebelumnya diserahi tugas untuk mengkoordinir wilayah Pasai. Dari sinilah mulai timbul keinginan dari Sultan Muda untuk merebut tahta ayahnya, terlebih lagi sang putra mahkota, anak pertama Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal yang bernama Mahadiradja, telah gugur dalam suatu pertempuran. Tidak lama kemudian, masih di tahun 1604 itu, Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal akhirnya menutup mata.

Pemerintahan baru di bawah komando Sultan Muda alias Sultan Ali Ri`ayat Syah ternyata menimbulkan ketidakpuasan dari beberapa pihak, termasuk dari saudaranya sendiri, yakni Sultan Husin yang berkuasa di Pedir. Rasa tidak puas atas kepemimpinan Sultan Ali Ri`ayat Syah di Kesultanan Aceh Darussalam juga ditunjukkan oleh seorang anak muda yang pemberani, bernama Darma Wangsa atau yang dikenal juga dengan panggilan kehormatan: Perkasa Alam. Karena Sultan Ali Ri`ayat Syah memandang bahwa pergerakan Perkasa Alam cukup membahayakan, maka kemudian Sultan Ali Ri`ayat Syah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Perkasa Alam. Namun, Perkasa Alam terlebih dulu mengetahui rencana itu dan lantas meminta perlindungan kepada Sultan Husin di Pedir.

Sultan Ali Ri`ayat Syah semakin murka dan kemudian dilakukanlah serangan yang cukup besar terhadap Pedir. Alhasil, Perkasa Alam dapat ditangkap dan dipenjarakan. Daro balik kurungan, Perkasa Alam mendengar bahaya-bahaya yang terjadi akibat agitasi Portugis dan tidak stabilnya kondisi rakyat Kesultanan Aceh Darussalam karena ketidakbecusan Sultan Ali Ri`ayat Syah. Maka dari itulah, Perkasa Alam kemudian mengirimkan pesan kepada Sultan Ali Ri`ayat Syah bahwa sekiranya dia dibebaskan dari penjara dan diberi perlengkapan senjata, dia berjanji akan dapat mengusir Portugis dari Bumi Serambi Mekkah. Boleh jadi karena Sultan Ali Ri`ayat Syah sudah frustasi dengan kekisruhan yang ditimbulkan oleh Portugis, maka permintaan Perkasa Alam tersebut dikabulkan.

Perkasa Alam kemudian memimpin perang melawan Portugis secara habis-habisan dan hasilnya memang tidak mengecewakan. Sekitar 300 orang serdadu Portugis tewas akibat serangan jitu yang dikomandani Perkasa Alam. Benteng yang diduduki Portugis dapat direbut kembali oleh pasukan Perkasa Alam. Karena mengalami kekalahan terbesar, Portugis memutuskan untuk lari dari Aceh dan mundur ke Malaka. Namun, di tengah jalan mereka berpapasan dengan armada Belanda yang kemudian menyerang mereka sehingga Portugis benar-benar terpukul mundur dan hancur.

Tanggal 4 April 1607, Sultan Ali Ri`ayat Syah mangkat. Terjadilah sedikit ketegangan sepeninggal Sultan Ali Ri`ayat Syah ihwal siapa yang berhak menyandang gelar sebagai Sultan Aceh Darussalam berikutnya. Perkasa Alam muncul sebagai kandidat terkuat karena didukung oleh segenap tokoh adat yang berpengaruh. Tidak seberapa lama, tersiarlah kabar bahwa Perkasa Alam didaulat menjadi penguasa Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan baru inilah yang kemudian terkenal dengan nama Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam. Kendati suasana berlangsung sedikit tegang, namun dalam waktu yang relatif tidak lama, Perkasa Alam atau yang bergelar sebagai Sultan Iskandar Muda, mampu menguasai keadaan dengan mengkoordinir alat-alat pemerintah, sipil, dan militer, sehingga kedudukannya sebagai Sultan Aceh Darussalam semakin teguh.

Perkasa Alam lahir pada 1590. Anak muda gagah perkasa ini adalah keturunan dari pemimpin Aceh Darussalam terdahulu, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar. Perkasa Alam juga dikenal dengan beberapa nama lain, di antaranya Darmawangsa dan Tun Pangkat. Setelah memegang tampuk kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam dan menyandang nama Sultan Iskandar Muda, gelarnya pun bertambah sebagai Mahkota Alam. Selain itu, Sultan Aceh Darussalam yang terbesar ini juga dikenal dengan nama kehormatan Sri Perkasa Alam Johan Berdaulat. Kadang-kadang orang menyebutnya dengan menyatukan nama-nama itu, yakni menjadi Perkasa Alam Maharaja Darmawangsa Tun Pangkat. 

Berbagai nama dan gelar ini menunjukkan betapa mashurnya Sultan Iskandar Muda, baik di dalam maupun di luar Aceh, di dalam dan di luar kepulauan nusantara, sejak masa itu dan untuk beberapa waktu lamanya, bahkan hingga kini. Di dalam negeri Aceh sendiri tidak ada seorang putra Aceh yang tidak mengenal nama ini dari masa itu. Tiap-tiap orang sampai ke pelosok, tahu siapa Iskandar Muda, demikian sejak beratus-ratus tahun hingga sekarang (Said a, 1981:282).

Setelah berjaya menduduki tahta tertinggi Kesultanan Aceh Darussalam, Perkasa Alam yang bergelar Sultan Iskandar Muda segera merancang program untuk meluaskan wilayah Kesultanan Aceh Darussalam. Beberapa misi yang diusung dalam rangka program tersebut adalah antara lain : 

1. Menguasai seluruh negeri dan pelabuhan di sebelah-menyebelah Selat Malaka, dan menetapkan terjaminnya wibawa atas negeri-negeri itu sehingga tidak mungkin kemasukan taktik licik pemecah-belah “devide et impera” yang diterapkan kaum penjajah dari Barat. 
2. Memukul Johor supaya tidak lagi dapat ditunggangi oleh Portugis ataupun Belanda. 
3. Memukul negeri-negeri di sebelah timur Malaya, sejauh yang merugikan pedagang-pedagang Aceh dan usahanya untuk mencapai kemenangan dari musuh, seperti Pahang, Patani, dan lain-lain. 
4. Memukul Portugis dan merampas Malaka. 
5. Menaikkan harga pasaran hasil bumi untuk ekspor, dengan jalan memusatkan pelabuhan samudera ke satu pelabuhan di Aceh, atau sedikit-dikitnya mengadakan pengawasan yang sempurna sedemikian rupa sehingga kepentingan kerajaan tidak dirugikan (Said a, 1981:285).

Semenjak Sultan Iskandar Muda memegang kendali pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam, wilayah Aceh sendiri di sebelah timur sampai ke Tamiang disusun kembali, dan di sebelah barat, terutama daerah - daerah di luar Aceh yang sudah dikuasai, seperti Natal, Paseman, Tiku, Pariaman, Salida, dan Inderapura, kembali dipercayakan kepada pembesar-pembesar yang cukup berwibawa dan ahli menjalankan tugas untuk mengatur cukai-cukai dan pendapatan lain bagi pemasukan Kesultanan Aceh Darussalam.

Sementara itu, setelah kekalahan Portugis, Belanda pun harus berpikir ulang dalam meneruskan usahanya untuk menduduki Aceh karena memperhitungkan posisi Sultan Iskandar Muda. Maka dari itu, sejak tahun 1606, Belanda lebih memusatkan perhatiannya ke tempat-tempat lain di luar Aceh. Mau tidak mau, Belanda harus memasang siasat dengan mendahulukan kepentingan untuk menguasai tempat-tempat lain, terutama Jawa dan Maluku. Belanda, di bawah kendali Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen, memimpin Hindia Belanda sebanyak dua periode yakni pada 1619–1623 dan 1627–1629, sangat sadar bahwa Aceh saat itu tidak akan bisa dihadapi dengan cara militer. Coen menganggap lebih baik menjalankan politik adu domba atau pemecah belah saja. Tidak hanya Belanda saja yang gentar melihat kebesaran Kesultanan Aceh Darussalam di bawah komando Sultan Iskandar Muda, Inggris pun merasakan kecemasan yang sama. Untuk itulah kemudian Inggris lebih berkonsetrasi untuk beroperasi di daerah-daerah yang bukan menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam.

Kesultanan Aceh Darussalam memiliki angkatan perang yang kuat sehingga mendukung upaya Sultan Iskandar Muda untuk meluaskan daerah kekuasaannya. Dalam masa Sultan Iskandar Muda, seluruh Pantai Barat Sumatra hingga Bengkulu telah berada dalam kuasa Aceh Darussalam. Di tempat-tempat tersebut, terutama di pelabuhannya seperti Pariaman, Tiku, Salida, Indrapura, dan lain-lainnya, ditempatkanlah seorang panglima untuk memimpin masing-masing daerah taklukan. Kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam di bawah Sultan Iskandar Muda juga sudah meluas di seluruh Sumatra Timur. Dengan jatuhnya Pahang, Kedah, Patani, dan Perak, boleh dikatakan masa itu Semenanjung Melayu dengan Sumatra Timur, termasuk Siak, Indragiri, Lingga, serta wilayah-wilayah di selatannya, di mana di dalamnya terdapat Palembang dan Jambi, sudah menjadi bagian dari imperium Kesultanan Aceh Darussalam.

Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh Darussalam mengalami puncak masa keemasan. Permintaan akan lada, yang kala itu menjadi komoditas yang cukup laku di pasaran Eropa, terus meningkat sehingga harganya pun melambung tinggi. Dalam keadaan demikian, bisa dikatakan hampir seluruh bandar dagang dan pelabuhan yang menghasilkan lada di seantero Sumatra dan Malaya, demikian juga dengan hasil-hasil lainnya, termasuk timah, telah berada di dalam koordinasi kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Tidaklah mengherankan jika perekonomian Kesultanan Aceh Darussalam semakin mantap. Kas kesultanan bertambah penuh, pembangunan angkatan perang dapat diselenggarakan dengan lancar, demikian juga dengan pembangunan di sektor-sektor lain. 


Ekspedisi Milter Sultan Iskandar Muda 

Di sisi lain, Sultan Iskandar Muda ternyata masih penasaran dengan Portugis yang berlindung di Malaka. Aceh melihat kedudukan Portugis di Malaka merupakan suatu ancaman besar. Kendati sudah dalam kondisi terdesak, Portugis masih saja melakukan kegiatannya dengan menghubungi negeri-negeri kecil yang sudah berada dalam kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi, mau tidak mau Malaka dan Portugis harus dikalahkan dan untuk itu rencana menyerang Malaka tetap merupakan program yang selalu harus dijalankan dengan segera. Realisasi dari rencana itu terjadi pada 1629 di mana angkatan perang Kesultanan Aceh Darussalam menyiapkan pasukan berkekuatan 236 buah kapal dengan 20.000 prajuritnya.

Ketika armada perang Kesultanan Aceh Darussalam tiba di perairan Malaka, terlibatlah pertempuran di laut melawan armada Portugis. Aceh menang telak dalam perang ini sehingga pecahlah kekuatan angkatan laut Portugis. Hal yang sama juga terjadi dalam pertempuran darat. Angkatan perang Aceh Darussalam yang perkasa mengurung laskar tentara Portugis selama berbulan-bulan hingga tidak berkutik. Meski di atas angin, namun Sultan Iskandar Muda ternyata bisa lalai juga. Karena terlalu berkonsentrasi dalam upaya pengepungan, angkatan perang Aceh Darussalam tidak memperhitungkan, dengan tidak mengadakan penjagaan yang ketat di laut, adanya bantuan-bantuan dari luar kepada Portugis. Portugis sendiri telah mengantisipasi strategi pengepungan oleh Aceh Darussalam dengan menyediakan bahan makanan di dalam benteng untuk berbulan-bulan lamanya.

Pemimpin terbesar Kesultanan Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Muda, akhirnya meninggal dunia pada 28 Rajab 1046 Hijiriah atau 27 Desember 1636 Masehi, dalam usia yang relatif masih muda, 46 tahun. Menurut T.H. Zainuddin seperti yang dikutip oleh H. Mohammad Said dalam bukunya bertajuk “Aceh Sepanjang Abad” (Waspada Medan, 1981), Sultan Iskandar Muda mempunyai 3 orang anak. Pertama adalah seorang anak perempuan bernama Puteri Sri Alam, yang merupakan buah hati Sultan dengan Permaisuri dari Reubee. Kedua, dari selir yang berasal dari Habsyi, Sultan Iskandar Muda memperoleh anak lelaki bernama Imam Hitam, yang kelak menurunkan Panglima Polim. Anak terakhir Sultan Iskandar Muda adalah Meurah Peupok, diperoleh dari istri selir yang berasal dari Gayo. Menurut adat serta hukum yang berlaku di Aceh saat itu, anak dari selir tidak bisa diangkat menjadi raja (Said a, 1981:332). Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, eksistensi Kesultanan Aceh Darussalam masih terus berlanjut kendati belum bisa mencapai kejayaan seperti yang diperoleh semasa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda.

c. Keruntuhan Kesultanan Aceh Darussalam 

Kesultanan Aceh Darussalam pernah pula dipimpin oleh seorang raja perempuan. Ketika Sultan Iskandar Tsani mangkat, sebagai penggantinya adalah Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin alias Puteri Sri Alam, istri dari Sultan Iskandar Tsani yang juga anak perempuan Sultan Iskandar Muda. Ratu yang dikenal juga dengan nama Sri Ratu Safi al-Din Taj al-Alam ini memerintah Kesultanan Aceh Darussalam selama 34 tahun (1641-1675). Masa pemerintahan Sang Ratu diwarnai dengan cukup banyak upaya tipu daya dari pihak asing serta bahaya pengkhianatan dari orang dalam istana. Masa pemerintahan Ratu Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin selama 34 tahun itu tidak akan bisa dilalui dengan selamat tanpa kebijaksanan dan keluarbiasaan yang dimiliki oleh Sang Ratu. Dalam segi ini, Aceh Darussalam bisa membanggakan sejarahnya karena telah mempunyai tokoh wanita yang luar biasa di tengah rongrongan kolonialis Belanda yang semakin kuat.

Pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam sepeninggal Ratu Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin yang wafat pada 23 Oktober 1675 masih diteruskan oleh pemimpin perempuan hingga beberapa era berikutnya. Adalah Sri Paduka Putroe dengan gelar Sultanah Nurul Alam Nakiatuddin Syah yang menjadi pilihan para tokoh adat dan istana untuk memegang tampuk pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam yang selanjutnya. Konon, dipilihnya Ratu yang juga sering disebut dengan nama Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam ini dilakukan untuk mengatasi usaha-usaha perebutan kekuasaan oleh beberapa pihak yang merasa berhak. Namun pemerintahan Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam hanya bertahan selama 2 tahun sebelum akhirnya Sang Ratu menghembuskan nafas penghabisan pada 23 Januari 1678. Dua pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam setelah Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam masih dilakoni kaum perempuan, yaitu Sri Ratu Zaqi al-Din Inayat Syah (1678-1688), dan kemudian Sri Ratu Kamalat Syah Zinat al-Din (1688-1699).

Setelah era kebesaran Sultan Iskandar Muda berakhir, Belanda mencium peluang untuk kembali mengusik tanah Aceh. Memasuki paruh kedua abad ke-18, Aceh mulai terlibat konflik dengan Belanda dan Inggris. Pada akhir abad ke-18, wilayah kekuasaan Aceh di Semenanjung Malaya, yaitu Kedah dan Pulau Pinang dirampas oleh Inggris. Tahun 1871, Belanda mulai mengancam Aceh, dan pada 26 Maret 1873, Belanda secara resmi menyatakan perang terhadap Aceh. Dalam perang tersebut, Belanda gagal menaklukkan Aceh. Pada 1883, 1892 dan 1893, perang kembali meletus, namun, lagi-lagi Belanda gagal merebut Aceh. 

Beberapa Peninggalan Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam yang Masih Tersisa 

Memasuki abad ke-20, dilakukanlah berbagai cara untuk dapat menembus kokohnya dinding ideologi yang dianut bangsa Aceh, termasuk dengan menyusupkan seorang pakar budaya dan tokoh pendidikan Belanda, Dr. Snouck Hugronje, ke dalam masyarakat adat Aceh. Snouck Hugronje sangat serius menjalankan tugas ini, bahkan sarjana dari Universitas Leiden ini sempat memeluk Islam untuk memperlancar misinya. Di dalaminya pengetahuan tentang agama Islam, demikian pula tentang bangsa-bangsa, bahasa, adat-istiadat di Indonesia dan perihal yang khusus mengenai pengaruh-pengaruhnya bagi jiwa dan raga penduduk (H. Mohammad Said b, 1985:91). Snouck Hugronje menyarankan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda agar mengubah fokus serangan yang selama ini selalu berkonsentrasi ke Sultan dan kaum bangsawan, beralih kepada kaum ulama. Menurut Snouck Hugronje, tulang punggung perlawanan rakyat Aceh adalah kaum ulama. Oleh sebab itu, untuk melumpuhkan perlawanan rakyat Aceh, maka serangan harus diarahkan kepada kaum ulama Aceh tersebut. Secara lebih detail, Snouck Hugronje menyimpulkan hal-hal yang harus dilakukan untuk dapat menguasai Aceh, antara lain :

• Hentikan usaha mendekat Sultan dan orang besarnya.
• Jangan mencoba-coba mengadakan perundingan dengan musuh yang aktif, terutama jika mereka terdiri dari para ulama.
• Rebut lagi Aceh Besar.
• Untuk mencapai simpati rakyat Aceh, giatkan pertanian, kerajinan, dan perdagangan.
• Membentuk biro informasi untuk staf-staf sipil, yang keperluannya memberi mereka penerangan dan mengumpulkan pengenalan mengenai hal ihwal rakyat dan negeri Aceh.
• Membentuk kader-kader pegawai negeri yang terdiri dari anak bangsawan Aceh dan membikin korps pangrehpraja senantiasa merasa diri kelas memerintah (Said b, 1985:97). 

Saran ini kemudian diikuti oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan menyerang basis-basis para ulama, sehingga banyak masjid dan madrasah yang dibakar Belanda. Saran Snouck Hugronje membuahkan hasil: Belanda akhirnya sukses menaklukkan Aceh. Pada 1903, kekuatan Kesultanan Aceh Darussalam semakin melemah seiring dengan menyerahnya Sultan M. Dawud kepada Belanda. Setahun kemudian, tahun 1904, hampir seluruh wilayah Aceh berhasil dikuasai Belanda. Walaupun demikian, sebenarnya Aceh tidak pernah tunduk sepenuhnya terhadap penjajah. Perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat dan masyarakat tetap berlangsung. Aceh sendiri cukup banyak memiliki sosok pejuang yang bukan berasal dari kalangan kerajaan, sebut saja: Chik Di Tiro, Panglima Polim, Cut Nya` Dhien, Teuku Umar, Cut Meutia, dan lain-lainnya. Akhir kalam, sepanjang riwayatnya, Kesultanan Aceh Darussalam telah dipimpin lebih dari tigapuluh sultan/ratu. Jejak yang panjang ini merupakan pembuktian bahwa Kesultanan Aceh Darussalam pernah menjadi peradaban besar yang sangat berpengaruh terhadap riwayat kemajuan di bumi Melayu. 

Silsilah 

Sepanjang riwayat dari awal berdiri hingga keruntuhannya, Kesultanan Aceh Darussalam tercatat telah berganti sultan hingga tigapuluh kali lebih. Berikut ini silsilah para sultan/sultanah yang pernah berkuasa di Kesultanan Aceh Darussalam : 

1. Sulthan Ali Mughayat Syah (1496-1528)
2. Sulthan Salah ad-Din (1528-1537)
3. Sulthan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar (1537-1568)
4. Sulthan Husin Ibnu Sultan Alauddin Ri`ayat Syah (1568-1575)
5. Sulthan Muda (1575)
6. Sulthan Sri Alam (1575-1576)
7. Sulthan Zain Al-Abidin (1576-1577)
8. Sulthan Ala al-din mansyur syah (1576-1577)
9. Sulthan Buyong atau Sultan Ali Ri`ayat Syah Putra (1589-1596)
10. Sulthan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal Ibnu (1596-1604)
11. Sulthan Ali Riayat Syah (1604-1607)
12. Sulthan Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam (1607-1636)
13. Sulthan Iskandar Tsani (1636-1641)
14. Sulthanah (Ratu) Tsafiatu' ddin Taj 'Al-Alam / Puteri Sri Alam (1641-1675)
15. Sulthanah (Ratu) Naqi al-Din Nur Alam (1675-1678)
16. Sulthanah (Ratu) Zaqi al-Din Inayat Syah (1678-1688)
17. Sulthanah (Ratu) Kamalat Sayah Zinat al-Din (1688-1699)
18. Sulthan Badr al-Alam Syarif Hasyim Jamal al-Din (1699-1702)
19. Sulthan Perkasa Alam Syarif Lamtui (1702-1703)
20. Sulthan Jamal al-Alam Badr al-Munir (1703-1726)
21. Sulthan Jauhar al-Alam Amin al-Din (1726)
22. Sulthan Syams al-Alam (1726-1727)
23. Sulthan Ala al-Din Ahmad Syah (1723-1735)
24. Sulthan Ala al-Din Johan Syah (1735-1760)
25. Sulthan Mahmud Syah (1760-1781)
26. Sulthan Badr al-Din (1781-1785)
27. Sulthan Sulaiman Syah (1785-1791)
28. Sulthan Alauddin Muhammad Daud Syah (1791-1795)
29. Sulthan Ala al-Din Jauhar Alam Syah (1795-1815)
30. Sulthan Syarif Saif al-Alam (1815-1818)
31. Sulthan Ala al-Din Jauhar Alam Syah (1818-1824)
32. Sulthan Muhammad Syah (1824-1838)
33. Sulthan Sulaiman Syah (1838-1857)
34. Sulthan Mansyur Syah (1857-1870)
35. Sulthan Mahmud Syah (1870-1874)
36. Sulthan Muhammad Daud Syah (1874-1903)

( Catatan : Sulthan Aceh Ke-29 dan 31 adalah orang yang sama )

Wilayah Kekuasaan

Daerah-daerah yang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam, dari masa awalnya hingga terutama berkat andil Sultan Iskandar Muda, mencakup antara lain hampir seluruh wilayah Aceh, termasuk Tamiang, Pedir, Meureudu, Samalanga, Peusangan, Lhokseumawe, Kuala Pase, serta Jambu Aye. Selain itu, Kesultanan Aceh Darussalam juga berhasil menaklukkan seluruh negeri di sekitar Selat Malaka termasuk Johor dan Malaka, kendati kemudian kejayaan pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda mulai mengalami kemunduran pasca penyerangan ke Malaka pada 1629.

Wilayah Kesultanan Aceh Darussalam sekitar Abad ke-14 dan 15 Masehi 

Selain itu, negeri-negeri yang berada di sebelah timur Malaya, seperti Haru (Deli), Batu Bara, Natal, Paseman, Asahan, Tiku, Pariaman, Salida, Indrapura, Siak, Indragiri, Riau, Lingga, hingga Palembang dan Jambi. Wilayah Kesultanan Aceh Darussalam masih meluas dan menguasai seluruh Pantai Barat Sumatra hingga Bengkulen (Bengkulu). Tidak hanya itu, Kesultanan Aceh Darussalam bahkan mampu menaklukkan Pahang, Kedah, serta Patani. Pembagian wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda diuraikan sebagai berikut:  

1. Wilayah Aceh Raja
Dibagi dalam tiga Sagoi (ukuran wilayah administratif yang kira-kira setara dengan kecamatan) yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dengan gelar Panglima Sagoe, yaitu:

• Sagoe XXII Mukim,

• Sagoe XXV Mukim,

• Sagoe XXVI Mukim.

Di bawah tiap-tiap Panglima Sagoe terdapat beberapa Uleebalang dengan daerahnya yang terdiri dari beberapa Mukim (ukuran wilayah administratif yang kira-kira setara dengan kelurahan/desa). Di bawah Uleebalang terdapat beberapa Mukim yang dipimpin oleh seorang kepala yang bergelar Imeum. Mukim terdiri dari beberapa kampung yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dengan gelar Keutjhi. 

2. Daerah Luar Aceh Raja
Daerah ini terbagi dalam daerah-daerah Uleebalang yang dipimpin oleh seorang kepala yang bergelar Uleebalang Keutjhi. Wilayah-wilayah di bawahnya diatur sama dengan aturan wilayah yang berlaku di Daerah Aceh Raja. 

3. Daerah yang Berdiri Sendiri
Di dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam terdapat juga daerah-daerah yang tidak termasuk ke dalam lingkup Daerah Aceh Raja ataupun Daerah Luar Aceh Raja. Daerah-daerah yang berdiri di perintahkan oleh uleebalang untuk tunduk kepada Sultan Aceh Darussalam (hasjmy, 1961:3).

Sistem Pemerintahan
Ketika dipimpin oleh Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar (1577-1589), Kesultanan Aceh Darussalam sudah memiliki undang-undang yang terangkum dalam kitab Qanun Syarak Kesultanan Aceh Darussalam. Undang-undang ini berbasis pada Al-Quran dan Hadits yang mengikat seluruh rakyat dan bangsa Aceh. Di dalamnya, terkandung berbagai aturan mengenai kehidupan bangsa Aceh, termasuk syarat-syarat pemilihan pegawai kerajaan. Namun, fakta sejarah menunjukkan, walaupun Aceh Darussalam telah memiliki undang-undang, ternyata belum cukup untuk menjadikannya sebagai sebuah kerajaan konstitusional.

Pada era kepemimpinan Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal Ibnu Sultan Firmansyah (1589-1604), Kesultanan Aceh Darussalam memiliki susunan pemerintahan yang sudah cukup mapan. Kesultanan diperintah oleh Sultan dengan bantuan lima orang besar (tokoh-tokoh yang dihormarti), bendahara, empat syahbandar. Pada saat itu, angkatan perang yang dimiliki Kesultanan Aceh Darussalam cukup kuat, yaitu mempunyai 100 kapal perang di mana setiap kapal bisa ditempatkan sekitar 400 orang prajurit. Selain itu, Kesultanan Aceh Darussalam juga mempunyai banyak sekali meriam-meriam besar yang terbuat dari baja. Kekuatan pertahanan darat diperkuat juga dengan adanya barisan gajah yang dipergunakan oleh para hulubalang (Said a, 1981:218-219).

Selanjutnya, pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636) merupakan masa kebanggaan dan kemegahan, tidak hanya dalam hal pengaruh dan kekuasaan, tetapi juga di bidang penertiban susunan pemerintahan, terutama dalam hal mengadakan penertiban perdagangan, kedudukan rakyat sesama rakyat (sipil), kedudukan rakyat terhadap pemerintah, kedudukan sesama anggota pemerintahan, dan sebagainya. Sultan Iskandar Muda telah merumuskan perundang-undangan yang terkenal dengan sebutan Adat Makuta Alam yang disadur dan dijadikan landasan dasar oleh sultan-sultan setelahnya.

Penertiban hukum yang dibangun Sultan Iskandar Muda memperluas kebesarannya sampai ke luar negeri, antara lain India, Arab, Turki, Mesir, Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol, dan Tiongkok. Banyak negeri tetangga yang mengambil aturan-aturan hukum di Aceh untuk ditiru dan diteladani, terutama karena peraturan itu berunsur kepribadian yang dijiwai sepenuhnya oleh hukum-hukum agama. Dengan demikian, Adat Makuta Alam yang dicetuskan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda adalah adat yang bersendi syara`. Hukum yang berlaku di Kesultanan Aceh Darussalam ada dua yakni hukum Islam dan hukum adat.

Dalam makalah bertajuk “Ichtisar Susunan dan Sistem Keradjaan Atjeh di Zaman Sultan Iskandar Muda” (1961) yang ditulis oleh A. Hasjmy disebutkan, susunan pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda menempatkan Sultan sebagai penguasa tertinggi pemerintahan, baik dalam bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sebagai penguasa tertinggi, Sultan memiliki hak-hak istimewa, antara lain:

1. Pembebasan orang dari segala macam hukuman. 
2. Membuat mata uang. 
3. Memperoleh hak panggilan kehormatan “Deelat” atau “Yang Berdaulat”. 
4. Mempunyai kewenangan untuk mengumumkan dan memberhentikan perang.

 Mata uang Kesultanan Aceh Darussalam

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Sultan Aceh Darussalam dibantu oleh beberapa lembaga pendukung kesultanan, yaitu antara lain:

• Majelis Musyawarah Ketua dari majelis ini adalah Sultan Aceh Darussalam sendiri, sedangkan wakilnya adalah Wazir A`am (Menteri Pertama), dan anggota-anggotanya diangkat dari kalangan beberapa menteri serta dari kaum cerdik-pandai.

• Pengadilan Sultan (Mahkamah Agung) Sultan Aceh Darussalam juga menjadi ketua dari lembaga pengadilan tertinggi ini, sedangkan sebagai wakil adalah Ketua Kadhi Malikul Adil, dan anggota-anggotanya diangkat dari kalangan ulama dan cerdik-pandai.

• Majelis Wazir (Dewan Menteri) Sultan Aceh Darussalam duduk sebagai ketua majelis ini, sedangkan Wazir A`am (Menteri Pertama) bertindak sebagai wakilnya, dan anggota-anggotanya adalah dari kalangan para menteri kesultanan.

Selain itu, Sultan Aceh Darussalam bertindak sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang dan dibantu oleh Kepala Staf Angkatan Perang yang bergelar Laksamana sebagai wakilnya. Sultan juga berposisi sebagai Pemimpin Tertinggi Kepolisian yang dibantu oleh Kepala Polisi Negara selaku wakilnya. Ibukota Kesultanan Bandar Aceh Darussalam (termasuk istananya) berada langsung di bawah pimpinan Sultan yang dibantu oleh pejabat dengan gelar Teuku Panglima Kawaj sebagai wakilnya. Di samping itu, Sultan dibantu pula oleh dua orang Sekretaris Kesultanan yang terdiri dari dua gelar, yaitu (1) Teuku Keureukon Katibumuluk Sri Indrasura (jabatan ini kira-kira seperti Menteri Sekretaris Negara), dan (2) Teuku Keureukon Katibulmuluk Sri Indramuda (semacam Ajun Sekretaris Negara) (Hasjmy, 1961:2). 

Kondisi Sosial-Ekonomi

Penduduk Aceh sangat gemar berniaga. Mereka berbakat dagang karena memiliki cukup banyak pengalaman dalam bidang tersebut. Selain itu, kebanyakan masyarakat Aceh juga ahli dalam sektor pertukangan. Banyak di antara penduduk Aceh yang bermatapencaharian sebagai tukang emas, tukang meriam, tukang kapal, tukang besi, tukang jahit, tukang periuk, tukang pot, dan juga suka membuat berbagai macam minuman. Mengenai alat transaksi yang digunakan, pada sekitar abad ke-16, masyarakat Aceh yang bernaung di bawah pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam sudah mengenal beberapa jenis mata uang. Uang yang digunakan di Aceh kala itu terbuat dari emas, kupang, pardu, dan tahil (Said a, 1981:219).

Sumber Artikel Atjeh Cyber Warrior

http://fore-gone.blogspot.com/2013/02/kesultanan-aceh-darussalam.html

Share this article :

3